SEOJK 7/2025 Ditunda, Tapi Tak Boleh Berlarut-Larut

Menanggapi pandangan Komisi XI, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menegaskan bahwa SEOJK 7/2025 tidak cuma mengatur co-payment yang menjadi sorotan banyak pihak. Tetapi turut mengatur kapabilitas digital dan medis perusahaan asuransi, memiliki medical advisory board (MAB); fasilitas kesehatan untuk terhubung secara digital, punya tarif terukur, dan rutin melakukan evaluasi menyangkut utilisasi; serta mengakomodasi keterlibatan nasabah perihal pemanfaatan asuransi kesehatan.

“Sebenarnya aturan tadi (SEOJK 7/2025) mengatur berbagai hal ini, bapak pimpinan. Walaupun fokus kita tadi banyak ke co-payment-nya saja,” kata Mahendra.

Ia lantas mengatakan bahwa permohonan untuk penundaan pelaksanaan SEOJK 7/2025 dari Komisi XI merupakan langkah mitigasi, agar kedepannya aturan terkait dapat berjalan secara efektif. Penundanaan lebih didorong oleh faktor harapan terjadi penguatan dan mendengar aspirasi lebih banyak pihak.

“Itu pemahaman kami, bapak pimpinan. Jika pemahaman demikian, kami dapat memahami dan menyetujui. Karena ini adalah betul-betul penguatan dari apa yang kita ingin perkuat sektor kesehatan secara menyeluruh, dimana asuransi kesehatan memegang peran penting, meskipun bukan satu-satunya,” jelas Mahendra.

Tapi di samping itu, Ketua OJK turut mengingatkan Komisi XI agar penundaan tak bisa dilakukan berlama-lama. Aturan terkait harus segera bergulir. Sebab, ketentuan-ketenuan yang disusun dalam rangka penguatan ekosistem asuransi kesehatan ini adalah respons mendesak terhadap bonus demografi yang segera berakhir.

Menurut Mahendra, kala bonus demografi berakhir, maka akan lebih banyak masyarakat Indonesia yang berpotensi untuk sakit. Sehingga akan lebih banyak juga pemanfaatan dari asuransi kesehatan secara khusus dan pemanfaatan layanan kesehatan secara umum. Aturan ini bukan sekadar menegakkan kepatuhan, tetapi mengantisipasi sedini mungkin risiko di masa depan.

“Artinya, para pengguna dari jasa kesehatan dan asuransi kesehatan akan meningkat. Sedangkan yang bisa menanggung akan terus berkurang. Jadi makin lama kita menyelesaikan persoalan ini, makin besar semacam bom waktunya nanti—sampai kita tidak punya kendali lagi. Jadi kita perlu betul-betul memanfaatkan waktu yang sempit tadi, sehingga ekosistemnya kita perkuat,” tandas Mahendra.

Senada dengan Mahendra, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam kesempatan itu juga sepakat untuk menunda pelaksanaan SEOJK 7/2025. “Kami dapat menyepakati dengan pemahaman tadi karena memang hal ini perlu kita lakukan seefektif mungkin,” demikian ucap Ogi.

Editor: Prisma Ardianto