Dana Rp 200 T ke Bank Harus Dongkrak Kredit Baru

JAKARTA, investor.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyalurkan dana sebesar Rp 200 triliun ke bank-bank komersial dengan tujuan meningkatkan likuiditas perbankan. Kebijakan ini menuai beragam respons, dengan sebagian pihak menganggapnya sebagai langkah positif, sementara yang lain melihatnya sebagai “pisau bermata dua.”

Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede menilai kebijakan ini sebagai dobrakan awal yang positif dari Menteri Keuangan baru, pengganti Sri Mulyani Indrawati. Namun, ia mengingatkan bahwa langkah ini harus disertai dengan kebijakan lanjutan.

“Kami tetap melihat hal ini positif, namun tentunya perlu disertai juga dengan beberapa kebijakan lanjutan. Karena kalau kita melihat dari sisi daya beli masyarakat dan dari sisi ekspansi bisnis, ini masih menunjukkan tanda-tanda pelemahan,” ujar Josua saat dihubungi, Senin (15/9/2025).

Sebagai informasi, pemindahan dana Rp 200 triliun tersebut telah dilakukan pada Jumat (12/9/2025) ke lima bank milik negara, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, yang masing-masing sebesar Rp 55 triliun, BTN sebesar Rp 25 triliun, dan BSI sebesar Rp 10 triliun.

Lebih lanjut, Josua menjelaskan bahwa berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juli 2025, pertumbuhan kredit masih tergolong lemah, hanya berada di kisaran 7%. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kebijakan lanjutan untuk menstimulasi daya beli masyarakat dan mendorong ekspansi bisnis.

“Likuiditas perbankan kita oke, namun yang perlu kita cermati lagi adalah dari sisi permintaan kredit itu sendiri yang cenderung masih terbilang masih lemah. Sehingga memang diperlukan kebijakan lanjutan untuk bisa menstimulasi daya beli masyarakat dan juga mendorong ekspansi bisnis dari sisi lapang usahanya,” tambah Josua.

Menurut dia, perbankan harus menambahkan "labeling" atau tanda khusus pada dana yang diterima dari pemerintah. Tujuannya adalah untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit baru, bukan hanya mengandalkan kredit yang sudah ada (existing credit).

“Perbankan memang dipaksa untuk menyalurkan kredit baru. Kalau penempatan dana dari pemerintah ini hanya untuk mendorong kredit yang sudah ada, efektivitas program tidak akan optimal,” tegasnya.

Josua menambahkan, berdasarkan perhitungannya, jika dana Rp 200 triliun ini berhasil mendorong penambahan kredit baru sebesar 1-2%, maka pertumbuhan ekonomi setidaknya akan meningkat sekitar 0,3-0,6%. Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah untuk terus memantau penggunaan dana ini agar programnya benar-benar produktif.

Editor: Prisma Ardianto