India Larang Ekspor Beras Pecah

SINGAPURA, investor.id – Nomura Holdings menyampaikan bahwa India – sebagai pengekspor beras terbesar di dunia – telah melarang pengiriman broken rice atau butir-butir beras yang pecah saat penggilingan. Langkah pelarangan ini bakal berdampak ke seluruh Asia.

Catatan Nomura menunjukkan, dampak dari kebijakan larangan ekspor beras India terhadap negara-negara di Asia tidak akan merata. Tapi, Filipina dan Indonesia diperkirakan paling rentan terhadap larangan tersebut.

Laporan menyebutkan, larangan mengekspor beras pecah merupakan bagian dari upaya untuk mengendalikan harga domestik, di samping mengenakan pajak ekspor sebesar 20% untuk beberapa jenis beras mulai 9 September 2022.

Pemerintah India tercatat menyumbang sekitar 40% dari pengiriman beras global dan mengekspor ke lebih dari 150 negara. Bahkan, kantor berita Reuters melaporkan jika ekspor beras pada 2021 mencapai 21,5 juta ton. Yang mana jumlah tersebut lebih banyak dari total pengiriman dari empat pengekspor biji-bijian terbesar yakni Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Amerika Serikat (AS).

Meski demikian, lanjut Nomura, produksi beras India telah mengalami penurunan sebesar 5,6% year-on-year (yoy) pada 2 September menyusul curah hujan monsun di bawah rata-rata, yang akhirnya memengaruhi panen.

“Bagi India, curah hujan pada Juli dan Agustus merupakan bulan paling penting karena menjadi penentu berapa banyak padi yang ditanam. Tahun ini, pola hujan yang tidak merata selama bulan-bulan tersebut telah mengurangi produksi,” ujar Sonal Varma, kepala ekonom dari Nomura, yang dilansir CNBC, Senin (19/9).

Varma menambahkan, negara-negara bagian India penghasil beras besar seperti Benggala Barat, Bihar, dan Uttar Pradesh mendapat curah hujan 30% hingga 40% lebih sedikit. Meskipun curah hujan meningkat menjelang akhir Agustus, masa tanam yang terlambat maka semakin besar risiko bahwa hasil panen akan semakin rendah.

Awal tahun ini, negara di Asia Selatan itu membatasi ekspor gandum dan gula demi mengendalikan kenaikan harga lokal akibat perang antara Rusia-Ukraina, yang memicu kekacauan di pasar pangan global.

Paling Terdampak

Pemerintah India baru-baru ini mengumumkan, produksi beras selama musim monsun Barat Daya antara Juni dan Oktober bisa turun 10 hingga 12 juta ton. Pengumuman ini menyiratkan bahwa hasil panen bisa turun sebanyak 7,7% yoy.

“Dampak larangan ekspor beras oleh India akan dirasakan baik secara langsung oleh negara-negara yang mengimpor dari India maupun secara tidak langsung oleh seluruh importir beras, karena berdampak pada harga beras global,” demikian laporan Nomura yang dirilis belum lama ini.

Temuan Nomura juga mengungkapkan harga beras tahun ini tetap tinggi, dengan kenaikan harga di pasar eceran mencapai sekitar 9,3% YoY pada Juli, dibandingkan 6,6% pada 2022. Laju inflasi harga konsumen (IHK) beras juga melonjak 3,6% yoy pada Juli, naik dari 0,5% pada 2022.

“Filipina, yang mengimpor lebih dari 20% kebutuhan konsumsi berasnya, adalah negara di Asia yang paling berisiko terhadap harga yang lebih tinggi,” kata Nomura.

Berdasarkan Statista, sebagai importir bersih komoditas terbesar di Asia, beras dan produk beras menyumbang 25% dari kelompok IHK makanan di Filipina – bahkan yang tertinggi di kawasan ini.

Data dari Otoritas Statistik Filipina menunjukkan, laju inflasi di Filipina pada Agustus berada di kisaran 6,3%. Data ini menunjukkan di atas kisaran target bank sentral 2% hingga 4%. Mengingat hal itu, larangan ekspor India bakal memberi pukulan tambahan bagi negara di Asia Tenggara itu.

Demikian halnya di Indonesia. Larangan ekspor beras India juga akan merugikan bahkan kemungkinan Indonesia menjadi negara kedua yang paling terkena dampak di Asia.

Dalam laporan Nomura, Indonesia mengandalkan impor sekitar 2,1% dari kebutuhan konsumsi berasnya. Dan menurut Statista, konsumsi beras di Indonesia membentuk sekitar 15% dari kelompok IHK makanannya.

Sedangkan untuk beberapa negara Asia lainnya, dampak merugikannya mungkin hanya sedikit. Semisal Singapura yang mengimpor semua berasnya, di mana catatan Trade Map menunjukkan 28,07% di antaranya berasal dari India pada 2021.

Namun, kata Varma, negara itu tidak rentan seperti Filipina dan Indonesia karena pangsa beras di kelompok IHK negaranya cukup kecil.

“Konsumen di Singapura cenderung menghabiskan sebagian besar dari pengeluaran mereka untuk jasa, yang biasanya terjadi di negara-negara berpenghasilan tinggi. Sebaliknya, negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah cenderung menghabiskan sebagian besar pengeluaran mereka untuk makanan. Kerentanan perlu dilihat dari perspektif dampak pengeluaran bagi konsumen dan seberapa tergantung negara pada bahan makanan impor,” ujar dia.

Negara yang Diuntungkan

Di sisi lain, beberapa negara bisa jadi diuntungkan dari kebijakan larangan beras India. Nomura mengatakan, Thailand dan Vietnam kemungkinan besar akan diuntungkan karena kedua negara itu adalah pengekspor beras terbesar kedua dan ketiga di dunia. Kedua negara itu dapat menjadi alternatif yang paling mungkin bagi negara-negara yang ingin mengisi kesenjangan.

Menurut laporan yang diterbitkan perusahaan riset Global Information pada Juli oleh, total produksi beras Vietnam adalah sekitar 44 juta ton pada 2021, dengan ekspor menghasilkan US$ 3,133 miliar. Sementara itu, data Statista menunjukkan Thailand memproduksi 21,4 juta ton beras pada 2021, meningkat 2,18 juta ton dari tahun sebelumnya.

Dengan peningkatan ekspor maka larangan India memberikan tekanan pada harga beras, dan nilai ekspor beras secara keseluruhan akan meningkat sehingga kedua negara ini akan diuntungkan. “Siapa pun yang saat ini mengimpor dari India akan berupaya mengimpor lebih banyak dari Thailand dan Vietnam,” kata Varma.
 

Editor: Happy Amanda Amalia