G20 Upayakan Perombakan Arsitektur Utang Global

NEW DELHI, investor.id – Para menteri keuangan (menkeu) dan gubernur bank sentral dari kelompok negara G20 dijadwalkan bertemu di India pada 17-18 Juli 2023. Akan membahas peningkatan pinjaman terhadap negara-negara berkembang dari lembaga-lembaga multilateral, merombak arsitektur utang internasional dan peraturan mengenai mata uang kripto.

Selain soal pinjaman, para pejabat keuangan G20 juga bakal membahas kesepakatan multilateral mengenai pengenaan pajak terhadap kelompok konglomerat yang memiliki operasi lintas negara, termasuk juga masalah perang di Ukraina.

Namun tampaknya India akan mencoba menjaga fokus negara-negara anggota untuk mendiskusikan isu-isu seputar utang dan ekonomi lainnya. Dan tidak berusaha mendorong konsensus apapun mengenai perang Ukraina.

“Selama pertemuan dua hari kelompok ini kemungkinan mendiskusikan peningkatan sustansial dalam pinjaman tahunan untuk negara-negara berkembang dari lembaga-lembaga multilateral, seperti yang direkomendasikan sebuah panel independen yang dibentuk pada Maret,” kata seorang pejabat India, yang dilansir Reuters pada Kamis (13/07/2023).

Panel independen dimaksud dikepalai ekonom Lawrence Summers dan NK Singh. Keduanya juga ditugaskan oleh G20 untuk mengusulkan perombakan pada bank-bank pembangunan multilateral dengan fokus peningkatan pendanaan untuk tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim.

Sumber di pemerintah India itu menambahkan, G20 akan terus bekerja menyelesaikan perbedaan-perbedaan dalam membantu negara-negara berpenghasilan rendah. Guna mengelola beban utang mereka dan membebaskan pendanaan untuk pendanaan iklim.

Pertemuan selama dua hari tersebut dijadwalkan berlangsung di Gandhinagar, ibu kota negara bagian Gujarat. Ini akan menjadi pertemuan ketiga para menteri keuangan G20 di bawah kepresidenan G20 India. Ini juga bakal menjadi awal dari pertemuan para pemimpin negara di New Delhi pada September 2023.

Pertemuan tersebut bakal dihadiri oleh sebagian besar pejabat keuangan senior dari negara-negara anggota G20. Termasuk Menkeu Amerika Serikat (AS) Janet Yellen, Presiden Bank Dunia yang baru ditunjuk Ajay Banga, dan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva.

Sumber itu juga memprediksi kehadiran para pejabat senior departemen keuangan dari Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Menanti Keringanan Utang

Negara-negara seperti Zambia dan Ghana dari Afrika masih menunggu kemajuan dari para kreditor besar dalam hal memberikan keringanan utang. Melalui Kerangka Kerja Bersama yang dipimpin oleh G20.

Para kreditor global, negara-negara debitor, dan lembaga-lembaga keuangan internasional pada April 2023 telah sepakat membentuk Kerangka Kerja Bersama Platform. Ini diharapkan dapat mempercepat dan menyederhanakan proses untuk membantu negara-negara yang mengalami kesulitan keuangan untuk bangkit.

Semisal Zambia, yang terjebak dalam kondisi gagal bayar hampir tiga tahun lamanya. Kendati negara Afrika tersebut telah mencapai kesepakatan restrukturisasi utang sebesar US$ 6,3 miliar terhadap sejumlah pemerintah negara asing, termasuk Tiongkok, masalahnya masih banyak.

Lebih lanjut, para menkeu dan gubernur bank sentral juga akan mencoba menyepakati prinsip-prinsip pengelolaan mata uang kripto di wilayah masing-masing.

“Volume pertama dari laporan dan catatan panduan mengembangkan kerangka kerja yang terkoordinasi secara global untuk regulasi dan pengawasan aset kripto akan dibahas di Gandhinagar,” ujar Menteri Urusan Ekonomi India Ajay Seth dalam tautan video, Rabu (12/07/2023).

Sebelumnya dalam pertemuan pertama para kepala keuangan pada Februari 2023, IMF mendukung posisi pemerintah India bahwa aset kripto akan membutuhkan regulasi global dan terkoordinasi, sambil memberikan opsi kepada pemerintah untuk melarang aset tersebut.

G20 juga diharapkan membahas perbedaan utama dalam perpajakan perusahaan multinasional besar di bawah kerangka kerja yang diajukan oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

OECD pada Rabu sepakat untuk menunda pemungutan pajak atas perusahaan-perusahaan multinasional besar selama satu tahun hingga 2025, sampai kerangka kerja bersama tersedia.

RI dan India

Pada acara “ASEAN Post-Ministerial Conference (PMC)” pada Kamis di Jakarta, Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia Retno Marsudi dan Menlu India Subrahmanyam Jaishankar menyampaikan kepuasan atas kerja sama bilateral yang sudah berjalan.

Kedua menlu juga membahas persiapan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta pada 5-7 September 2023 dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di India pada 9-10 September 2023. Baik Retno maupun Jaishankar sepakat mengintensifkan komunikasi agar kedua KTT tersebut berjalan lancar dan menghasilkan hal yang bermanfaat bagi dunia.

Kedua menlu tersebut juga membahas isu Myanmar, di mana India kembali menyampaikan dukungannya terhadap sentralitas ASEAN dan 5 Point Consensus (5PCs).

Sebelumnya pada Rabu, Retno juga sempat bertemu dengan Jaishankar dan Menlu Australia Penny Wong dalam format pertemuan trilateral yang merupakan pertemuan kedua, setelah pertemuan pertama diselenggarakan di New York City, AS pada September 2022.

Editor: Grace El Dora