Sekjen PBB Tekankan Kelaparan Tak Boleh Jadi Senjata Perang

JAKARTA, investor.id – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres mendesak masyarakat internasional untuk menolak kelaparan sebagai senjata perang.

Sebelumnya, badan-badan PBB telah diperingatkan akan kelaparan yang mengancam jiwa di Gaza karena pasokan bantuan menipis. Desakan internasional juga telah meningkat untuk gencatan senjata, guna memungkinkan operasi bantuan besar-besaran.

Di pihak lain, pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu dengan tegas membantah telah memanfaatkan kelaparan sebagai senjata perang. Otoritas Israel balik menuduh badan-badan bantuan tersebut gagal mengambil dan mendistribusikan bantuan yang dikirim ke titik-titik penyeberangan perbatasan Gaza.

"Perubahan iklim mengganggu panen, rantai pasokan, dan bantuan kemanusiaan. Konflik terus menyebarkan kelaparan dari Gaza ke Sudan dan sekitarnya," papar Guterres dalam konferensi PBB di Ethiopia melalui video yang dikutip AFP, Senin.

"Kelaparan memicu ketidakstabilan dan merusak perdamaian. Kita tidak boleh menerima kelaparan sebagai senjata perang," imbuh Sekjen PBB tersebut.

Wilayah Palestina di Jalur Gaza kini dalam kondisi porak-poranda akibat perang. Di atas kerusakan itu, warganya dilanda kondisi kemanusiaan yang memprihatinkan akibat perang selama 21 bulan dan diperparah oleh blokade total bantuan Israel dari Maret hingga Mei 2025.

Sejak pelonggaran blokade, jumlah bantuan yang mencapai Gaza jauh di bawah kebutuhan yang disebutkan oleh kelompok-kelompok bantuan.

Pada Minggu (27/7/2025), Israel memulai "jeda taktis" dalam pertempuran untuk memungkinkan PBB dan badan-badan bantuan mengatasi krisis kelaparan yang semakin parah. Terkait hal ini ini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan soal malnutrisi yang telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan di wilayah konflik.

"(Sudan adalah) bencana kemanusiaan terbesar yang dihadapi dunia kita dan juga yang paling tidak diingat," ujar Othman Belbeisi selaku direktur regional badan migrasi IOM PBB, pekan lalu.

Sejak April 2023, Sudan telah terpecah belah oleh perebutan kekuasaan antara panglima militer Abdel Fattah al-Burhan dan Mohamed Hamdan Daglo, komandan Pasukan Dukungan Cepat paramiliter yang berseteru.

Pertempuran tersebut telah menewaskan puluhan ribu orang dan membuat lebih dari tujuh juta orang mengungsi.

Editor: Grace El Dora