Listrik Desa dan Astha Cita: Energi untuk Keadilan Sosial

Oleh: Anggawira*)

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang mendorong arah baru pembangunan nasional berbasis Astha Cita-delapan agenda prioritas yang tidak hanya menjanjikan percepatan, tetapi juga pemerataan pembangunan. Salah satu pilar penting dalam Astha Cita adalah mewujudkan swasembada energi dan ketahanan nasional.

Dalam konteks ini, program elektrifikasi desa menjadi sangat strategis. Ia bukan sekadar soal pemasangan kabel dan tiang listrik, melainkan bagian dari cita-cita besar negara produsen dan ekonomi berdikari yang menjangkau hingga ke pelosok.

10.068 Desa Belum Teraliri Listrik

Data terbaru Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan masih terdapat 10.068 desa di Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik memadai. Untuk menyelesaikan tantangan ini, pemerintah melalui PLN telah menyiapkan program Listrik Desa (Lisdes) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2029.

Targetnya: 780.000 rumah tangga di desa-desa tertinggal akan mendapatkan akses listrik dalam lima tahun ke depan. Total kebutuhan investasi yang dibutuhkan untuk mencapai elektrifikasi menyeluruh ini diperkirakan mencapai Rp500,1 triliun (Antara, 2025).

Langkah ini merupakan tindak lanjut konkret dari komitmen negara untuk mengakhiri ketimpangan pembangunan dan mendorong daya saing kawasan terpencil.

Turun ke Lapangan

Menariknya, komitmen ini tidak hanya berhenti di atas kertas. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, bergerak cepat meninjau langsung wilayah-wilayah terluar yang belum teraliri listrik. Salah satu kunjungan dilakukan ke Kabupaten Sarmi, Papua, yang menjadi simbol keterpencilan sekaligus ujian kehadiran negara.

Gerakan cepat ini menunjukkan paradigma baru birokrasi yang tidak hanya administratif, tetapi juga responsif dan eksekutorial. Negara tidak hadir dalam wacana, tetapi hadir dengan tindakan.

Editor: Emanuel