Sri Mulyani Paparkan Arah Belanja Negara dalam RAPBN 2024

JAKARTA, investor.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, kebijakan belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2024 diarahkan untuk memastikan pencapaian sasaran dan target prioritas nasional serta penuntasan Proyek Prioritas Strategis (Major Projects) dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan fokus untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas nasional dan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mendukung gerak roda perekonomian dan pemerataan pembangunan.

“Penuntasan pembangunan infrastruktur dan pembangunan IKN merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jumat (19/5/2023).

Pemerintah menargetkan belanja negara dalam rentang 13,97% hingga 15,01% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam RAPBN 2024. Menurut dia, fokus pembangunan infrastruktur sejalan dengan program pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, pembangunan bendungan dan irigasi. Namun, selain pembangunan infrastruktur yang masif, pembangunan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi agenda prioritas yang sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional.

“Pemerintah bersama-sama dengan DPR terus berkomitmen untuk menjaga alokasi anggaran yang memadai di bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial yang merupakan tiga pilar penting pembangunan modal manusia,” tutur Sri Mulyani.

Ini sejalan dengan amanat Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan masing-masing mendapatkan alokasi minimal 20% dan 5% dari total belanja negara.

Menkeu mengatakan, pada sektor pendidikan, selain upaya perbaikan infrastruktur pendidikan serta peningkatan kualitas kurikulum dan tenaga pendidik, pemerintah juga menyediakan dukungan pendanaan dalam bentuk penyaluran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

“Sampai dengan akhir tahun 2022, jumlah penerima beasiswa LPDP mencapai 35.536 orang, yang tersebar di berbagai universitas ternama di luar negeri maupun di dalam negeri,” tandas Menkeu.

Semenara itu, berbagai program perlindungan sosial, khususnya pada keluarga miskin dan rentan miskin, juga selalu menjadi prioritas penting dalam APBN, baik dalam bentuk perlindungan dasar berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun bantuan untuk akses ke layanan pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan KIP Kuliah.

Sri Mulyani menegaskan, keberhasilan pemerintah dalam penurunan stunting dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi 21,6% pada tahun 2022 akan terus diakselerasi untuk mencapai target 14% pada tahun 2024. “Begitu juga kemiskinan ekstrem yang pada tahun 2022 tercatat sebesar 2,04% untuk terus turun mencapai 0% pada tahun 2024,” ujarnya.

Pemerintah juga akan melakukan pengendalian inflasi dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah sehingga perekonomian semakin kondusif dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Berbagai program pemberdayaan untuk mendukung akses permodalan juga terus dilakukan oleh pemerintah melalui program subsidi bunga dan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya untuk UMKM.

Editor: Jauhari Mahardhika