Potensi Belanja Produk UMKM Capai Rp 2.000 Triliun

JAKARTA, investor.id – Pemerintah menilai bahwa potensi belanja terhadap produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai Rp 2.000 triliun. Angka ini terbagi dalam belanja pemerintah sebesar Rp 500 triliun, belanja BUMN Rp 500 triliun, belanja produk UMKM untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Rp 400 triliun, serta swasta dan usaha besar Rp 400 triliun.

“Estimasi kita tahun ini ada potensi antara Rp 1.900 sampai Rp 2.000 triliun. Kalau semua pemangku kepentingan menjalankan amanat Presiden bahwa semua pihak harus membeli produk UMKM dalam negeri untuk memperkuat ekonomi dalam negeri. Kalau kita masih beli impor ini memperkuat ekonomi orang lain,” ucap Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara Inabuyer B2B2G Expo 2023 di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu (5/7/2023).

Teten menegaskan, untuk mencapai hal tersebut, maka UMKM harus terhubung ke rantai pasok usaha besar, BUMN, maupun pemerintah. Bila UMKM sudah tergabung dalam rantai pasok, maka UMKM akan mendapatkan kepastian pembelian produk barang dan jasa yang dijual. Dengan adanya kepastian tersebut, UMKM bisa mendapatkan akses pembiayaan dari pihak perbankan. “UMKM kalau tidak didukung sistem pembiayaan pasti macet produksinya,” tutur Teten.

Namun, ironi yang terjadi saat ini adalah persentase UMKM yang terhubung dengan rantai pasokan industri besar baru mencapai 7%. Angka ini lebih rendah dari Vietnam yang sudah mencapai 24,7%. Karena itu, perlu semakin banyak UMKM yang masuk ke dalam rantai pasok industri. Teten menuturkan bahwa sebagian besar UMKM masih bekerja secara individual mulai dari memulai usaha mandiri hingga melakukan pemasaran.

“Ke depan, kami ingin UMKM jadi bagian dari rantai pasok industri, sehingga UMKM bisa tumbuh berkembang juga bersamaan dengan tumbuh berkembangnya industri,” kata Teten. 

Lebih lanjut Teten mengatakan, saat UMKM masuk dalam rantai pasok industri, maka UMKM bisa meningkatkan standar produk mereka. Nantinya, pihak offtaker membimbing UMKM agar produk yang dihasilkan sesuai dengan standar industri.

“Kemenkop UKM juga akan melakukan pendampingan. Kalau bukan kita yang membeli produk mereka, siapa lagi? Jadi ini yang harus kita lakukan,” jelas Teten.

Menurut dia, dengan mengoptimalkan belanja produk dalam negeri dapat menjadi bantalan bagi perekonomian domestik. Khususnya, terhadap kinerja konsumsi rumah tangga. “Karena itu, penguatan ekonomi dalam negeri terutama belanja pemerintah, belanja BUMN, belanja usaha besar termasuk konsumsi masyarakat, kalau membeli produk UMKM, ekonomi kita masih bisa bertahan di atas 5%,” ujar Teten.

Dia pun mengapresiasi gelaran Inabuyer 2023 ini yang banyak melahirkan penandatanganan kerja sama bisnis antara pelaku UMKM dengan pemerintah (K/L), BUMN, hingga swasta besar. Sebanyak 23 BUMN dan 15 Kementerian/Lembaga dengan anggaran pengadaan terbesar akan memberikan informasi kebutuhan pengadaannya dan dipertemukan dengan UMKM yang memiliki produk yang berkualitas dan terstandardisasi.

"Lewat Inabuyer 2023 ini bisa dipertemukan antara supplier, buyer, dan offtaker. Bahkan bisa mendorong masyarakat untuk membeli produk dalam negeri dan produk UMKM," ujarnya.

Editor: Jauhari Mahardhika