Siap-Siap Pemerintah Perketat Jastip Impor

JAKARTA, investor.id - Pemerintah akan memperketat praktek jasa titipan (jastip) barang impor. Satgas dari sejumlah kementerian dan lembaga terkait akan dibentuk untuk mengawasi aktivitas jasa titipan barang impor. Hal tersebut diarahkan oleh Presiden Jokowi dalam rapat internal tentang lanjutan pembahasan pengetatan arus masuk barang impor di Istana Merdeka.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah akan mengawasi secara ketat jasa tiitipan barang impor. "Kemudian impor jasa titipan, nah ini adalah pengetatan di pelabuhan-pelabuhan, ini kerjasama dengan Dirjen Imigrasi, jangan sampai ada orang yang kerjanya bolak balik hanya untuk impor jastip," ungkap Airlangga di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat siang (6/10/2023).

Airlangga menjelaskan, sebelumnya Kementerian Keuangan telah mengeluarkan regulasi untuk mengenakan bea masuk bagi barang impor yang bernilai di atas US$ 500. Untuk itu pemerintah akan memperketat pergerakan para pelaku bisnis jasa titipan barang-barang impor dengan membentuk satgas lintas kementerian dan lembaga.

"Kementerian Keuangan sudah buat regulasi untuk barang titipan yang bebas di bawah US$ 500, sisanya dikenakan bea masuk. Usul lain dibentuk satgas yang terdiri dari Polri, Bea Cukai, Menteri Perindustrian, Menteri kooperasi UKM, Menkominfo, dan Badan Karantina," jelas Airlangga.

Selain memperketat pergerakan para pelaku bisnis jasa titipan barang impor, Airlangga mengatakan pemerintah juga akan memperketat penerapan larangan impor pakaian bekas. Airlangga menyebut Kementerian Perdagangan akan segera merevisi peraturan yang mengatur peredaran pakaian bekas.

"Kebijakan lain yang didorong adalah pakaian bekas. Pakaian bekas ini dilarang, maka peredarannya pun perlu dilarang dan Mendag akan masuk dalam revisi Permendag tersebut," kata Airlangga.

Pengetatan jasa titipan barang impor dan larangan impor pakaian bekas dilakukan pemerintah untuk melindungi industri tekstil dalam negeri. Airlangga menyebut praktik impor tersebut mengganggu pangsa pasar dalam negeri hingga terjadi PHK massal di sektor industri tekstil. Untuk itu, Airlangga menyebut Presiden Jokowi akan memberikan tambahan kemudahan untuk para pelaku industri tekstil.

" Presiden mendorong untuk industri tekstil yang mengalami PHK, mereka diberikan tambahan kemudahan untuk menjual di dalam negeri. Sekarang mereka diberikan ekspor 50% dan kalau menjual di bawah di bawah 50% untuk ekspor maka diberikan surat rekomendasi dari kementerian perindustrian," pungkas Airlangga.

Editor: Indah Handayani