PDIP Minta Pemerintah Turunkan Defisit Hingga 0% dalam APBN 2025

JAKARTA,investor.id - Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah untuk menurunkan defisit hingga 0% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Langkah ini dilakukan agar tidak membebani pemerintahan rezim berikutnya dalam menjalankan program-program pembangunan.

Dalam Kerangka Ekonomi Makro (KEM) Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) 2025 pemerintah menargetkan defisit dalam kisaran 2,45% sampai 2,82% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Sebagai APBN transisi kebijakan defisit diarahkan pada surplus anggaran atau defisit 0%. Pada APBN transisi tidak sepantasnya pemerintah lama memberikan beban defisit atas program-program yang belum merupakan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan RPJMN (Rencana Pemerintah Jangka Menngah Nasional) program baru,” ucap Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Edy Wuryanto dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR pada Selasa (28/5/2024).

Edy mengatakan ruang insentif fiskal yang disediakan harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat, memperkuat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui penyempurnaan pungutan PNBP secara maksimal, meningkatkan kinerja BUMN. Pemerintah harus melakukan pengelolaan sumber daya alam yang maksimal untuk penerimaan negara berkelanjutan dan memperkuat industri hulu. Dalam KEM PPKF 2025, pendapatan negara diperkirakan mencapai kisaran 12,14% hingga 12,36% dari PDB.

“Industri hulu harus dikembangkan kepada komoditas-komoditas strategis yang lebih luas. PNBP yang terkait dengan layanan umum harus disertai dengan pelayanan yang meningkat,” terang Edy.

PDIP mendorong agar kebijakan belanja negara tahun 2025 harus memastikan ruang fiskal dalam memperkuat kemandirian pangan dan energi. Dua sektor itu menjadi sektor strategis karena menyangkut hajat hidup rakyat sekaligus menjadi ukuran sebagai bangsa lebih berdikari. Alokasi belanja negara ditargetkan dalam kisaran 14,59% sampai dengan 15,18% dari PDB.

Lebih lanjut, belanja negara tahun 2025 juga harus menyediakan ruang fiskal untuk pendidikan yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia sampai dengan pendidikan tinggi. Sehingga dapat menapak jalan menuju Indonesia Emas 2045. Kebijakan pemerintah dalam atas tarif BPJS kesehatan harus memastikan tidak menjadi beban baru bagi rakyat dan menjamin seluruh rakyat terpenuhi jaminan pelayanan kesehatan.

Edy mengatakan belanja modal harus diarahkan untuk penyediaan ruang fiskal bagi program pemerintahan yang baru. Pemerintah harus mengajukan kredit kriteria dan indikator kualitas belanja negara. Saat ini 50% belanja pemerintah pusat digunakan untuk ASN dan operasional sedangkan alokasi 50% lainnya untuk kepentingan rakyat. Dia menyarankan agar kebijakan belanja subsidi diarahkan untuk menjaga daya beli rakyat, meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan produktivitas, dan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, menyediakan alokasi bagi subsidi untuk petani, dan nelayan, meningkatkan subsidi, memudahkan akses pupuk bagi petani.

“Postur belanja pemerintah pusat harus diefisienkan sehingga rakyat mendapatkan manfaat lebih banyak. Kualitas belanja negara yang baik adalah belanja yang memberikan jalan atas terwujudnya kemakmuran,” tutur Edy.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai pembahasan APBN 2025. “Nanti kita lihat,” imbuh dia.

Editor: Arnoldus Kristianus