Soal PPN 12%, Celios: Ibarat Berburu di Kebun Binatang

JAKARTA, investor.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Aturan ini tertuang dalam UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Head of Research Group Celios, Bhima Yudhistira menyatakan agar pemerintah memikirkan kembali rencana kenaikan tarif PPN. Menurut dia, kebijakan ini dapat mengancam pertumbuhan ekonomi yang sebagian diantaranya disumbang dari konsumsi rumah tangga.

“Kenaikan tarif PPN 12% itu kalau diakumulasi dalam empat tahun terakhir sebenarnya naiknya 20% bukan 2%. Dari 10% ke 11% kemudian ke 12% total ya 20% naiknya. Ini kenaikan tarif PPN yang sangat tinggi bahkan dibanding akumulasi kenaikan inflasi tahunan,” ucap Bhima kepada B-Universe, Jumat (15/11/2024).

Dia mengatakan, efek kenaikan PPN 12% bakal langsung mengerek level inflasi umum, yang terefleksi pada berbagai harga barang lebih mahal. Sementara itu, inflasi 2025 diproyeksi bisa merangkak ke posisi 4,5-5,2% secara tahunan (year on year/yoy).

Selain imbas kenaikan PPN kepada masyarakat, Bhima juga menyoroti dampak rencana kenaikan PPN 12% kepada para pengusaha. Menurut Bhima, kenaikan PPN ini dapat menghambat produktivitas dunia usaha.

“Imbas lain tentu ke pelaku usaha sendiri karena penyesuaian harga akibat naiknya tarif PPN berimbas ke omzet dan pada akhirnya ada penyesuaian kapasitas produksi hingga jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan menurun. Khawatir tarif PPN naik bisa jadi PHK di berbagai sektor,” tambah Bhima.

Bhima menyarankan pemerintah untuk mengkaji solusi lain itu menambah pendapatan negara. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pembahasan pajak kekayaan (wealth tax) dengan potensi pendapatan negara hingga Rp 86 triliun per tahun.

“Pemerintah harus memikirkan kembali rencana kenaikan tarif PPN 12% karena akan mengancam pertumbuhan ekonomi yang disumbang dari konsumsi rumah tangga. Jelas kenaikan tarif PPN bukan solusi menaikan pendapatan negara,” kata dia.

Bhima menambahkan, jika konsumsi melambat maka pendapatan negara dari berbagai pajak termasuk PPN justru ikut terperosok. Salah kaprah jika penaikan PPN ditujukan untuk mengerek rasio pajak. Oleh karena itu, Celios memandang rencana penyesuaian tarif PPN dibatalkan.

“Kalau mau dorong rasio pajak perluas dong objek pajaknya bukan utak atik tarif. Menaikan tarif pajak itu sama dengan berburu di kebun binatang alias cara paling tidak kreatif,” tutup Bhima.

Editor: Prisma Ardianto