Coretax Kerap Bermasalah, Luhut Turun Gunung

JAKARTA, investor.id – Sejak dilaksanakan mulai 1 Januari 2025, banyak wajib pajak masih kesulitan untuk mengakses sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax Administration System. Namun pemerintah yakin dengan sejumlah pembenahan yang dilakukan maka sistem tersebut akan meningkatkan pelayanan dan meningkatkan realisasi penerimaan pajak.

“Meskipun masih dalam tahap transisi, saya yakin sistem ini lambat laun akan berjalan dengan baik. Saya juga mendorong keberlanjutan layanan bantuan (helpdesk) selama masa implementasi awal ini agar tantangan yang dihadapi dapat segera diatasi,” ujar Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan resmi yang diterima pada Selasa (14/1/2025).

Menurut dia, sistem informasi DJP sebelumnya masih memiliki keterbatasan, seperti teknologi yang out of date, data yang belum lengkap, dan kurangnya integritas data. Sistem coretax hadir untuk menjawab tantangan ini dengan menghadirkan sistem akuntansi yang terintegrasi dan mampu mengkonsolidasikan data perpajakan secara menyeluruh.

Digitalisasi menjadi elemen penting dalam mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Dukungan penuh terhadap langkah ini sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional yang sangat krusial.

Bank Dunia memproyeksikan implementasi coretax dapat meningkatkan rasio pajak (tax ratio) Indonesia sebesar 2% poin dari kondisi saat ini dan menutup tax gap sebesar 6,4% dari produk domestik bruto (PDB). Langkah itu berpotensi menambah penerimaan negara serta membuka peluang untuk mengoptimalkan potensi pajak hingga Rp 1.500 triliun dalam lima tahun ke depan.

Luhut juga menekankan pentingnya integrasi coretax dengan sistem Govtech (Government Technology) untuk memperkuat interoperabilitas data antarinstansi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan disiplin pajak masyarakat.

Namun, Luhut mengingatkan bahwa aspek keamanan data harus menjadi prioritas utama.

“Sistem keamanan harus dirancang dengan sangat baik untuk menumbuhkan kepercayaan wajib pajak. Dengan pertukaran data secara real-time antara Coretax dan Govtech, integritas dan keamanan data wajib dijaga agar dapat mendukung keberhasilan program ini,” kata Luhut.

Kehadiran sistem coretax ini tidak hanya meningkatkan pelayanan pajak, tetapi juga memberikan dampak positif bagi penerimaan negara. Saat ini, DJP telah mencatat 776 juta e-faktur per tahun, atau rata-rata 2 juta transaksi e-faktur setiap harinya. Hal ini menunjukkan potensi besar yang dapat dioptimalkan melalui digitalisasi perpajakan.

“Melalui implementasi coretax, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan, sekaligus memperkuat pondasi ekonomi Indonesia untuk menghadapi tantangan global di masa depan,” terang Luhut.

Editor: Prisma Ardianto