Efisiensi Anggaran Pemerintah Berisiko Merugikan Rakyat dan UMKM

Bukan hanya pada masyarakat, kebijakan ini dapat berpengaruh terhadap menurunnya pendekatan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy making). Saat ini, agenda efisiensi yang menyasar pada kegiatan kajian dan analisis sebesar 51,5%.

“Padahal, kajian dan analisis merupakan kegiatan penting untuk memastikan suatu program atau kebijakan didasarkan pada bukti-bukti empirik. Jika tidak ada kajian dan analisis, maka kebijakan-program akan lebih ditentukan oleh intuition dan political preferences,” kata Maftuchan.

Maftuchan menekankan pentingnya alokasi yang tepat, dengan tersedianya tambahan anggaran untuk program prioritas Presiden Prabowo harus memastikan bahwa realokasi ini benar-benar untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk memperkaya pejabat.

Dia menyoroti perlunya mengurangi praktik inefisiensi di berbagai kementerian dan Pemda. Pemerintah perlu melakukan pengukuran dan tracking realokasi anggaran secara terbuka dan transparan. Namun, dia mengingatkan adanya potensi stagnasi di sektor-sektor usaha akibat agenda efisiensi.

“Langkah-langkah antisipatif harus diambil untuk mencegah eksternalitas negatif yang parah pada kegiatan ekonomi,” beber Maftuchan.

Dia pun mengusulkan beberapa langkah tambahan yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah, antara lain pertama, melakukan perampingan struktur kementerian hingga eselon 3 di setiap Kementerian/Lembaga negara.

Kedua, pelaksanaan skema “gonden handsake” (pensiun dini dengan kompensasi) secara bertahap kepada pejabat atau pegawai yang tidak produktif atau yang mangkir dan bermasalah. Hal ini juga perlu ditambah dengan agenda rekrutmen CPNS yang terukur, baik di pusat maupun di daerah.

Ketiga, menggunakan pendekatan “money follow program” dalam sistem perencanaan-penganggaran. Dalam hal ini pemerintah tidak bisa lagi menggunakan pendekatan “money follow structure” atau “money follow function”.

Keempat, melakukan mobilisasi pendapatan negara dari sumber-sumber baru (ekstensifikasi), pajak kekayaan bagi wajib pajak orang super kaya, pajak karbon bagi produsen energi fosil, sensus pajak nasional, cukai plastik, cukai minuman berpemanis buatan, dan lainnya.

Dengan ini, maka pemerintah akan punya tambahan pendapatan negara yang dapat digunakan untuk pendanaan program pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara berkelanjutan.

Di samping itu, mobilisasi pendapatan tersebut juga harus diiringi dengan penataan kelembagaan otoritas pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan bea-cukai menuju otoritas yang terintegrasi, inovatif, dan akuntabel menjadi Badan Penerimaan Negara.

“Kebijakan untuk mobilisasi pendapatan negara dari sumber baru seperti pajak kekayaan dan pajak karbon sangat penting. Ini akan memberikan tambahan pendapatan untuk program pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara berkelanjutan,” tandas Maftuchan.

Editor: Prisma Ardianto