Efisiensi Anggaran Pemerintah Berisiko Merugikan Rakyat dan UMKM

JAKARTA, investor.id – Lembaga penelitian dan advokasi kebijakan The PRAKARSA menilai kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah akan berdampak pada pengurangan alokasi anggaran untuk rakyat, baik yang melalui program kegiatan maupun yang melalui subsidi atau bantuan.

Saat ini kebijakan efisiensi Anggaran yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo menuai kritik dari berbagai kalangan. Banyak pihak yang mempertanyakan efektivitas kebijakan ini dalam mengatasi pemborosan APBN dan APBD. Oleh karena itu, harus dipastikan realokasi anggaran hasil efisiensi benar-benar dialokasikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran pejabat.

“Jika pemerintah tidak hati-hati dalam melakukan budget-refocusing, program peningkatan pemenuhan hak rakyat justru tidak mendapatkan alokasi yang memadai,” ucap Pengamat Kebijakan Publik dari The PRAKARSA Ah Maftuchan dalam pernyataan resmi yang diterima pada Rabu (12/2/2025).

Efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Jumlah anggaran yang diefisienkan adalah Rp 306,69 triliun yang terbagi dalam efisiensi anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Pemerintah juga perlu melihat dampak langsung dari kebijakan efisiensi ini bagi pelaku UMKM. Hal itu akan berpotensi terjadinya stagnasi ekonomi di sektor-sektor usaha yang terdampak dari agenda efisiensi.

Misalnya pemangkasan pengadaan ATK sebesar 90% dan percetakan-souvenir sebesar 75,9%, pemerintah perlu mengintervensi dampak negatif terhadap sektor ekonomi yang terhubung dengan bidang ATK (alat tulis kantor), usaha percetakan dan usaha pembuatan souvenir.

“Apalagi pembuatan souvenir biasanya merupakan usaha UMKM yang menyerap banyak tenaga kerja. Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah antisipatif agar tidak terjadi eksternalitas negatif pada kegiatan ekonomi yang terhubung dengan agenda efisiensi,” tutur dia.

Kementerian PU, Kemendiktisaintek, Kemendikdasmen, Kemenkes, Kementan dan Kementerian Perumahan merupakan beberapa kementerian yang terkena efisiensi anggaran yang besar. Misalnya Kementerian PU terkena pemangkasan sebesar 73,35% (Rp 81,38 triliun) dan Kemenkes terkena pemangkasan sebesar Rp 19,63 triliun.

Beberapa kementerian itu merupakan kementerian yang berhubungan dengan agenda pemenuhan hak-hak dasar warga: infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan perumahan. Perlu ada pengecekan ulang komponen anggaran yang dikenakan pemotongan guna memastikan kehati-hatian agar tidak berdampak buruk kepada nasib rakyat.

Kebijakan Berbasis Intuisi

Editor: Prisma Ardianto