Anggaran Kementerian PU Batal Dipangkas Rp 81 Triliun, Usai Terbit ‘Surat Sakti’ Sri Mulyani

JAKARTA, investor.id – Ketua Komisi V DPR Lasarus menyebut anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) batal dipotong Rp 81 triliun. Dia menegaskan hal itu dalam rapat kerja bersama sejumlah kementerian siang ini.

Lasarus mengatakan, ada surat baru dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pimpinan Sri Mulyani Indrawati ke DPR. Surat itu berisi perubahan nilai pemotongan anggaran di setiap kementerian.

“Efisiensinya menurun dari Rp 81 koma sekian triliun, efisiensinya menurun ke Rp 60.469.537.642.000 sehingga pagu akhir, pagu indikatif dari Kementerian PU sebesar Rp 50.483.116.613.000,” kata Lasarus dalam rapat di Kompleks Parlemen, Kamis (13/2/2025).

Hal serupa juga terjadi di beberapa kementerian mitra Komisi V DPR. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapatkan anggaran Rp 17,73 triliun dari semula Rp 13,58 triliun.

Lalu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menerima Rp 3,46 triliun dari sebelumnya Rp 1,6 triliun. Anggaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menjadi Rp 1,47 triliun dari Rp 1,16 triliun.

Kementerian Transmigrasi mendapatkan Rp 83,5 miliar dari semula Rp 75,02 miliar. Anggaran Basarnas Rp 1,09 triliun dari Rp 1,01 triliun. Sementara itu, BMKG mendapatkan Rp 1,78 triliun dari semula Rp 1,4 triliun.

“Bapak, ibu, sekalian, kita ketok secara keseluruhan ya?” kata Lasarus mengesahkan perubahan jumlah pemotongan anggaran tersebut.

Sebelumnya, pemerintah melakukan efisiensi anggaran Rp 306 triliun. Langkah itu ditempuh usai Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Belakangan, banyak terungkap dampak efisiensi terhadap kebijakan strategis hingga kepegawaian. Kementerian Keuangan pun melakukan rekonstruksi terhadap anggaran yang sudah dipotong.

Editor: Prisma Ardianto