Efisiensi Anggaran Rp 750 T Jangan Sampai Korbankan Kualitas Pelayanan Publik

JAKARTA, investor.id – Pemerintah berencana melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 750 triliun. Efisiensi tersebut harus diimbangi perencanaan matang agar tidak kontraproduktif terhadap geliat perekonomian nasional.

Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah bukanlah hal yang salah, tetapi jika dilakukan tanpa perencanaan yang matang, hasilnya justru dapat merusak layanan publik dan merugikan rakyat.

Pemangkasan anggaran yang serampangan telah berdampak pada terhambatnya proyek infrastruktur, menurunnya kualitas layanan publik, dan meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pemerintah berencana untuk melakukan penghematan anggaran sebesar Rp 750 triliun. Penghematan tahap pertama dilakukan sebesar Rp 300 triliun, pada putaran kedua penghematan dilakukan sebesar Rp 308 triliun, tetapi dari penghematan tersebut akan ada dana sebesar Rp 58 triliun dikembalikan ke 17 K/L, dan penghematan putaran ketiga sebesar Rp 300 triliun dan Rp 100 triliun dikembalikan ke BUMN sebagai penyertaan modal negara.

“Dengan rencana pelaksanaan tahap kedua dan ketiga yang masih akan berjalan, potensi dampak negatif ini bisa semakin meluas. Pemerintah harus mempertimbangkan pendekatan yang lebih selektif dan berbasis data dalam melakukan efisiensi anggaran,” kata Achmad.

Menurut dia, tidak semua K/L bisa dipangkas anggarannya secara serampangan, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan mitigasi bencana. Oleh karena itu harus ada evaluasi menyeluruh agar kebijakan ini tidak merugikan kepentingan publik.

“Rakyat harus bersikap kritis dan menolak jika kebijakan efisiensi ini lebih banyak membawa dampak buruk dibanding manfaat,” tegas Achmad.

Masyarakat Harus Ikut Memantau

Bila efisiensi anggaran tetap dilakukan, maka diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat supaya anggaran yang telah dipotong tidak dikorupsi atau dialihkan ke pos-pos yang tidak semestinya.

Pemerintah harus memperkuat pengawasan internal. Setiap K/L harus memperkuat mekanisme pengawasan internal untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran. Auditor internal harus lebih independen dan memiliki kewenangan lebih besar dalam mengawasi penggunaan anggaran.

Dari sisi transparansi dan akuntabilitas, pemerintah harus membuka laporan keuangan dan penggunaan anggaran secara berkala agar masyarakat dapat ikut memantau. Digitalisasi sistem keuangan pemerintah dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi. Organisasi masyarakat sipil dan media memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan anggaran. Investigasi independen dan laporan dari masyarakat dapat membantu mencegah terjadinya korupsi dan penyelewengan dana negara.

“KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kejaksaan Agung, dan kepolisian harus lebih aktif dalam mengawasi implementasi efisiensi anggaran. Setiap indikasi penyimpangan harus segera ditindaklanjuti dengan sanksi yang tegas,” kata Achmad.

Sebelumnya Anggota Badan Anggaran DPR Marwan Cik Asan mengatakan, efisiensi anggaran belanja yang dilakukan pemerintah diharapkan tidak memberikan dampak negatif ke perekonomian nasional. Meskipun tujuan kebijakan ini baik tetapi bila tidak dijalankan dengan optimal, maka akan memberikan dampak negatif ke perekonomian.

“Pemerintah sudah mengambil suatu langkah untuk menyelamatkan perekonomian kita dan melanjutkan beberapa program dengan program efisiensi. Namun kadang-kadang efisiensi ini bisa berefek yang lebih dahsyat dari yang kita duga,” kata Marwan.

Dia berpendapat, ikhtiar efisiensi tidak selalu berdampak positif. Oleh karena itu, harus ada upaya kehati-hatian agar penerapan efisiensi anggaran tidak menjadi bumerang bagi pemerintah. Terutama terhadap alokasi anggaran untuk kebijakan pemerintah yang seharusnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kadang-kadang kita ingin hemat 10 ternyata kita rugi 100. Jadi tidak selamanya efisiensi itu baik ya. Kadang-kadang potensi dan kesempatan akhirnya hilang karena kita berpikir bahwa kita harus efisien, kita harus mendapatkan 10 tapi ternyata kita kehilangan 200. Tentu ini harus menjadi perhatian kita bersama,” kata Marwan.

Editor: Prisma Ardianto