Efisiensi Anggaran Rp 750 T Jangan Sampai Korbankan Kualitas Pelayanan Publik

JAKARTA, investor.id – Pemerintah berencana melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 750 triliun. Efisiensi tersebut harus diimbangi perencanaan matang agar tidak kontraproduktif terhadap geliat perekonomian nasional.

Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah bukanlah hal yang salah, tetapi jika dilakukan tanpa perencanaan yang matang, hasilnya justru dapat merusak layanan publik dan merugikan rakyat.

Pemangkasan anggaran yang serampangan telah berdampak pada terhambatnya proyek infrastruktur, menurunnya kualitas layanan publik, dan meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pemerintah berencana untuk melakukan penghematan anggaran sebesar Rp 750 triliun. Penghematan tahap pertama dilakukan sebesar Rp 300 triliun, pada putaran kedua penghematan dilakukan sebesar Rp 308 triliun, tetapi dari penghematan tersebut akan ada dana sebesar Rp 58 triliun dikembalikan ke 17 K/L, dan penghematan putaran ketiga sebesar Rp 300 triliun dan Rp 100 triliun dikembalikan ke BUMN sebagai penyertaan modal negara.

“Dengan rencana pelaksanaan tahap kedua dan ketiga yang masih akan berjalan, potensi dampak negatif ini bisa semakin meluas. Pemerintah harus mempertimbangkan pendekatan yang lebih selektif dan berbasis data dalam melakukan efisiensi anggaran,” kata Achmad.

Menurut dia, tidak semua K/L bisa dipangkas anggarannya secara serampangan, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan mitigasi bencana. Oleh karena itu harus ada evaluasi menyeluruh agar kebijakan ini tidak merugikan kepentingan publik.

“Rakyat harus bersikap kritis dan menolak jika kebijakan efisiensi ini lebih banyak membawa dampak buruk dibanding manfaat,” tegas Achmad.

Masyarakat Harus Ikut Memantau

Editor: Prisma Ardianto