Efisiensi Anggaran untuk ‘Spending Better’

JAKARTA, investor.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebut maksud utama Presiden Prabowo Subianto melaksanakan efisiensi anggaran pada tahun 2025 adalah untuk memastikan tercapai ‘spending better’. Istilah ini juga dikenal sebagai belanja negara yang berkualitas.

Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad menyampaikan, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 sudah dituangkan dalam UU APBN 2025 yang ditetapkan pada bulan September 2024. Semangat dan substansi dari UU tersebut tidak berubah meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran.

Dalam UU APBN 2025 itu, telah ditetapkan target pertumbuhan ekonomi, nilai tukar nelayan, nilai tukar petani, nilai tukar rupiah, hingga target lifting minyak. Lalu telah disetujui bersama mengenai alokasi anggaran setiap kementerian/lembaga (K/L). Di sisi lain, alokasi 20% ke sektor pendidikan masih dipertahankan sesuai amanat UUD 1945.

“Itu tetap menjadi pedoman dan panduan di dalam efisiensi APBN kita ini,” ungkap Samad dalam Investor Daily Talk di IDTV, pada Selasa (18/2/2025).

Oleh karena itu, efisiensi anggaran saat ini tidak memberi berdampak terutama pada kepentingan pendidikan dan layanan kesehatan. Operasional K/L untuk mendukung program-program di sektor pendidikan dan kesehatan juga demikian, dipastikan tidak terganggu kebijakan efisiensi anggaran.

Sebagai gambaran, program sosial termasuk di dalamnya program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sejahtera tidak mengalami perubahan, masih sesuai alokasi yang sudah ditetapkan dalam UU APBN 2025.

“Yang mengalami perubahan atau penyesuaian adalah sejumlah kegiatan-kegiatan yang ada di dalam K/L, misalnya kunjungan luar negeri yang nilainya cukup besar atau lebih dari Rp 40 triliun. Secara gabungan dievaluasi, dilihat, mana skala prioritasnya, dan mana yang masih bisa memang diperlukan untuk kepentingan pembangunan nasional kita itu tetap bisa dilaksanakan. Tetapi yang dianggap saat ini belum menjadi kebutuhan prioritas, maka itu kemudian dilakukan penyesuaian,” beber Samad.

Resep ‘Spending Better’ Prabowo

Di samping itu, efisiensi anggaran juga menyasar kegiatan yang sifatnya berkaitan dengan seminar, focus group discussion (FGD), hingga kegiatan studi banding. Hal-hal tersebut yang dipandang perlu terjadi penyesuaian, yang selanjutnya ditegaskan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

“Ini adalah upaya besar dari pemerintah melalui melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 untuk mencapai atau mewujudkan namanya spending better,” kata dia.

Samad menuturkan, ‘spending better’ yang dimaksud meminjam tagline dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tagline itu kini supaya dipakai pemerintah secara keseluruhan, termasuk K/L dan pemerintah daerah (pemda) untuk memastikan setiap belanja pemerintah bisa lebih berkualitas.

Kebijakan itu pula yang pada gilirannya dipercaya akan ikut serta mendorong pertumbuhan ekonomi, alih-alih mengadopsi gagasan efisiensi yang bisa berbalik mengganggu perekonomian. “Karena fiskal sebagai salah satu tools kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kita harus memastikan bahwa belanja APBN kita itu adalah belanja berkualitas,” ujar Samad, Anggota Komisi XI dari Fraksi Gerindra.

Dia bilang, penting agar kerja belanja pemerintah ke depan harus dipastikan menjadi lebih berkualitas. Caranya adalah dengan memantau sejumlah indikator berjalan efektif, seperti belanja pemerintah telah sesuai prosedur atau ketentuan, implementasi belanja tepat waktu, belanja yang tepat sasaran, dan belanja tepat manfaat. Pemantauan sejumlah indikator itu yang kini dikerjakan dan dikritisi oleh DPR.

“Jadi harus tepat prosedur, tepat waktu, tepat sasaran, kemudian tepat manfaat. Nah inilah yang menjadi indikator untuk melakukan penyesuaian APBN ini melalui Inpres 1/2025, sehingga target kita mewujudkan belanja yang berkualitas dan menjadikan fiskal sebagai salah satu tools untuk mendorong pertumbuhan ekonomi benar-benar bisa dirasakan,” jelas Samad.

Editor: Prisma Ardianto