Airlangga Paparkan Upaya Menggenjot Ekonomi Domestik

JAKARTA, investor.id – Pemerintah akan memperkuat sejumlah program seperti bantuan sosial hingga Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sesuai sasaran 5,2%. Terlebih, realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 ini hanya 4,87%.

“Harapannya jumlah MBG akan bisa meningkat sehingga dampak multiplier-nya kelihatan (ke perekonomian nasional), “ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada awak media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (5/5/2025).

Pemerintah masih melihat sejauh mana insentif yang akan diberikan untuk sektor-sektor yang bisa menyokong pertumbuhan ekonomi tahun 2025. Dia belum merinci sektor-sektor yang memungkinkan untuk diberikan stimulus.

“Untuk kuartal II-2025 nanti kami lihat, tetapi kami melihat beberapa sektor juga masih tumbuh baik seperti makanan minuman dan sektor pertanian yang meningkat tinggi di atas 10%,” kata Airlangga.

Menurut dia, kondisi perekonomian Indonesia saat ini tidak terlepas dari perekonomian dunia. Saat perekonomian global tertekan, maka akan langsung berimbas ke perekonomian di Tanah Air. Pada saat yang sama, pemerintah melakukan efisiensi anggaran belanja sehingga imbasnya pertumbuhan ekonomi nasional juga ikut terpengaruh.

“Faktornya sudah pasti ekonomi dunia kan diprediksi mengecil, jadi tentunya itu sangat berpengaruh. dan juga tentu terkait dengan kegiatan di pemerintahan masih ditunda ke kuartal II untuk belanja pemerintah,” kata Airlangga.

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani dalam pandangannya menyimpulkan bahwa akan sulit mencapai pertumbuhan ekonomi 5% pada tahun 2025. Kondisi ceteris paribus dan tidak ada terobosan program berarti dari pemerintah misalnya— membuat ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,87%.

“Harus ada terobosan signifikan dari pemerintah agar pertumbuhan ekonomi agregat tahun 2025 lebih eskalatif dan mencapai angka psikologis minimal 5% pada akhir tahun,” ucap Ajib.

Faktor-Faktor Utama

Ajib bilang, pertumbuhan ekonomi ini mengalami tekanan karena masing-masing faktor pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Pertama, daya beli masyarakat yang mengalami penurunan.

Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terus terjadi sejak awal tahun menjadi indikator yang perlu diwaspadai agar tidak berkelanjutan. Berdasarkan catatan Apindo mencatat lebih dari 40 ribu tenaga kerja mengalami PHK sejak awal tahun.

Kedua, belanja pemerintah yang mengalami tekanan. Penerimaan pajak jauh dari target, hanya mencapai 14,7% sampai Bulan Maret 2025 dari target ideal 20%. Bahkan pola Danantara yang menjadi pengelola deviden BUMN, menjadi penggerus Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Ketiga, sisi investasi yang cenderung masih wait and see karena kondisi ekonomi domestik dan global yang masih fluktuatif. Keempat, sektor ekspor impor sangat terpengaruh oleh kebijakan tarif Trump.

“Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih eskalatif, pemerintah Indonesia harus mendorong low cost economy. Kebijakan-kebijakan yang didorong bisa menduplikasi yang dilakukan oleh pemerintah China dalam mendorong ekonomi domestik dan industri manufakturnya mempunyai daya saing yang tinggi,” terang Ajib.

Menurut dia, tidak ada empat hal yang bisa didorong oleh pemerintah. Pertama, penyediaan energi yang murah. Kedua, mendorong infrastruktur dan logistik yang efisien. Ketiga, clustering ekonomi dan ekosistem bisnis. Keempat, mendorong produktivitas tenaga kerja. Adapun keempat program tersebut di luar program jangka pendek dan optimalisasi belanja pemerintah.

Selanjutnya untuk mendorong program-program tersebut, Apindo mengusulkan pembentukan Indonesia Incorporated, yang menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah dan dunia usaha untuk memastikan keberlanjutan dan profitabilitas perusahaan.

Dalam hal ini dunia usaha tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam memberikan solusi atas permasalahan bangsa, terlibat aktif dalam deregulasi, revitalisasi industri padat karya dan mendesain kebijakan-kebijakan yang pro dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.

“Kalau pemerintah fokus dengan program jangka pendek sekaligus jangka panjang, pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi pada kuartal I-2025 bisa menjadi pondasi untuk pertumbuhan ekonomi selanjutnya yang lebih baik,” tegas Ajib.

Editor: Prisma Ardianto