Prabowo Sebut Pelaku Beras Oplosan Anut Mazhab “Serakahnomics”

JAKARTA, investor.id – Presiden Prabowo Subianto menyebut praktik curang distribusi pangan di Indonesia menganut aliran “serakahnomics”, merujuk pada praktik ekonomi yang fokus pada keuntungan tanpa mempertimbangkan kepentingan sosial. Ini termasuk fenomena beras oplosan yang belakangan ramai diperbincangkan publik belakangan ini.

Presiden Prabowo mengungkap bahwa sejumlah pelaku usaha besar diduga membeli gabah di bawah harga pasar dan menjual kembali beras biasa dengan label premium di atas harga eceran tertinggi. Praktik curang ini berkaitan erat dengan kuasa pedagang besar di sektor penggilingan padi.

“Penggiling padi adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak,” ungkap Presiden Prabowo dalam keterangannya dalam peresmian di Kabupaten Klaten, pada Senin (21/7/2025).

Dia mengatakan, karena menguasai hajat hidup orang banyak, penggilingan padi harus tertib dan patuh kepada kepentingan negara. Dengan merujuk pada konsep itu, Prabowo mengultimatum untuk kesekian kalinya supaya para pemegang kuasa penggilingan padi tidak menjalankan bisnis dengan curang.

“Kalau penggiling padi tidak mau tertib, tidak mau patuh kepada kepentingan negara, ya saya gunakan sumber hukum ini. Saya katakan, saya akan sita penggiling-penggiling padi itu. Saya akan sita dan akan saya serahkan kepada koperasi untuk dijalankan,” ujar Prabowo.

Menurut laporan yang diterima Presiden Prabowo, potensi kerugian akibat praktik curang semacam itu bisa mencapai Rp 100 triliun per tahun. Dana sebesar itu, seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan sektor vital seperti pendidikan.

“Kita hanya mampu memperbaiki 11 ribu sekolah tahun ini, anggarannya 19 triliun. Kalau saya punya Rp 100 triliun tiap tahun. Berarti kita bisa perbaiki 100 ribu sekolah. Kita punya 330 ribu sekolah. Dalam tiga setengah tahun kita akan perbaiki semua sekolah di seluruh Indonesia,” ungkap Presiden Prabowo.

Dari persoalan ini pula Presiden Prabowo memperkenalkan istilah “serakahnomics” untuk menggambarkan pola ekonomi yang terlalu mengutamakan keuntungan tanpa mempertimbangkan kepentingan sosial. Kepala Negara menyampaikan bahwa model ekonomi seperti ini tidak sejalan dengan semangat keadilan dan kesejahteraan yang diamanatkan dalam konstitusi.

“Ada yang mengatakan ada mazhab ekonomi liberal, neoliberal, klasik, pasar bebas, sosialis, ekonomi komando dan sebagainya. Ini bukan. Ini lain. Ini saya beri nama. Serakahnomics. Ini adalah serakahnomics,” kata Presiden Prabowo.

Bersamaan dalam upaya melawan praktik “serakahnomics” tersebut, Presiden Prabowo menyerukan kehadiran Koperasi Merah Putih untuk menjawab persoalan distribusi pangan nasional lebih jauh. Kehadiran Koperasi Merah Putih ia yakini akan melindungi petani dan masyarakat sebagai konsumen secara bersamaan.

Adapun Presiden Prabowo pada Senin (21/7/2025) meresmikan peluncuran kelembagaan 80.081 Koperasi Merah Putih. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pentingnya keberanian negara dalam menata ulang sistem ekonomi yang lebih adil dan berpihak pada rakyat.

Dia percaya, praktik curang dalam distribusi pangan kini dapat dilacak dengan cepat berkat laboratorium mutu di daerah dan teknologi hingga kecerdasan buatan. Namun menurutnya, kekuatan utama bangsa terletak pada keberanian menegakkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai senjata pamungkas dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu.

“Saya yakin seluruh MPR, DPD, DPR akan dukung saya. Saya yakin semua kepala desa di seluruh Indonesia akan bersama saya. Mari kita tegakkan kebenaran dan keadilan. Kita tegakkan kepentingan bangsa dan rakyat di atas segala kepentingan lain. Jangan kita lihat partai, kelompok, jangan. Hanya di dada kita hanya merah putih,” tanas Presiden Prabowo.

Editor: Prisma Ardianto