Defisit APBN Melebar, Prabowo Minta Deregulasi Segera, Apa Hubungannya?

JAKARTA, investor.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan telah menerima arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk merespons perkiraan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025.

Dalam rancangan terbaru Sri Mulyani, defisit APBN pada tahun ini bisa mencapai 2,78% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut melonjak dari rencana semula yang ditarget sebesar 2,53% dari PDB.

Dalam perkembanganya sampai semester I-2025, Kementerian Keuangan melaporkan APBN 2025 mengalami defisit sebesar Rp 204,24 triliun. Defisit APBN pada paruh pertama tahun ini telah tercatat 0,84% dari PDB.

Sri Mulyani mengatakan, proyeksi terbaru defisit APBN tahun 2025 itu menjadi salah satu poin yang dilaporkan kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (22/7/2025) sore.

“(Defisit APBN sebesar 2,78%) itu karena dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja negara,” ungkap Sri Mulyani dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa malam, seperti dipantau melalui Youtube Sekretariat Presiden.

Dia bilang, Presiden Prabowo selanjutnya memberi arahan agar defisit APBN tetap dijaga di level yang baik dan memadai. Artinya, pengelolaan APBN tetap dirancang agar ikut serta mendukung perekonomian nasional secara optimal melalui berbagai kebijakan kontrasiklikal dan tetap menjaga keyakinan pasar.

“Dalam hal ini seperti yang sudah disampaikan di DPR, range-nya saya laporkan kepada bapak presiden. Dan beliau menyampaikan apabila bisa dibuat sehingga market confidence bagus, ekonomi kita tetap jalan, support terhadap ekonomi melalui APBN atau countercyclical bisa jalan,” urai Sri Mulyani.

Tidak ada kesan penolakan dari Presiden Prabowo dari penuturan Sri Mulyani terhadap rancangan defisit APBN terbaru. Sebaliknya, Prabowo berpesan agar Sri Mulyani melanjutkan reformasi penerimaan negara agar sisi pendapatan negara lebih memadai.

Seperti yang diketahui, pendapatan negara tahun ini anjlok karena kontraksi dalam pada sisi penerimaan pajak. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, realisasi pendapatan negara sebesar Rp 1.201,7 triliun sampai dengan semester I-2025. Angka tersebut turun 9,01% dibandingkan dengan pendapatan negara pada semester I-2024 yang mencapai Rp 1.320,7.

Selain itu, Presiden Prabowo memberi arahan agar belanja difokuskan kepada program-program unggulan seperti makan bergizi gratis (MBG), sekolah rakyat, koperasi merah putih, pemeriksaan kesehatan gratis, perbaikan sekolah, inpres jalan, perbaikan infrastruktur ketahanan pangan, serta dukungan ke sektor pendidikan.

Kepala Negara juga menitipkan instruksi yang krusial agar segera mewujudkan upaya deregulasi. Pendekatan ini dipercaya akan mengurangi ketergantungan pertumbuhan ekonomi Indonesia terhadap belanja pemerintah.

“Kemudian bapak presiden menekankan untuk berbagai langkah-langkah deregulasi, sehingga perekonomian bisa tumbuh, tidak tergantung pada APBN. Jadi dalam hal ini berbagai perbaikan dari regulasi-regulasi agar mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan,” tandas Sri Mulyani, seraya menyudahi keterangan pers tanpa adanya tanya jawab.

Mengacu laporan BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 sebesar 4,87% year on year (yoy). Pertumbuhan ini melambat dibandingkan kuartal I-2024 yang sebesar 5,11% maupun dibandingkan periode sebelumnya yaitu kuartal IV-2024 yang tumbuh sebesar 5,02%.

Salah satu penyebab perlambatan adalah konsumsi pemerintah yang malah turun 1,38% yoy, seiring kebijakan efisiensi belanja. Ini pula yang akhirnya memperparah kinerja konsumsi rumah tangga, sebagai kontributor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Editor: Prisma Ardianto