Paradoks Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2025

JAKARTA, investor.id – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai angka pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 sebesar 5,12% year on year (yoy) menjadi sebuah paradoks, mengingat daya beli yang sedang menurun. Namun dengan segala pandangan yang ada, dunia usaha optimistis terhadap target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada 2025 ini.

“Pemerintah harus selalu menggandeng dunia usaha agar mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih sustain dan eskalatif ke depannya. Kolaborasi inilah yang terus didorong melalui Indonesia Incorporated,” tutur Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani, pada Selasa (5/8/2025).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2025 mencapai 5,12% yoy dan 4,04% qtq. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 5.947 triliun dan atas dasar harga konstan mencapai Rp 3.396,3 triliun pada kuartal II-2025.

Apindo juga menyarankan empat hal agar pemerintah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Pertama, yaitu pemerintah harus memacu daya beli masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah harus mendorong job creation (penyerapan tenaga kerja).

“Seluruh kebijakan lembaga dan kementerian, harus mempunyai orientasi dan output dalam penyerapan tenaga kerja,” ucap Ajib.

Kedua, pemerintah harus mendorong insentif fiskal maupun moneter yang tepat sasaran, dan mendorong low cost economy. Percepatan restitusi, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), relaksasi pajak untuk UMKM, menjadi bagian kebijakan fiskal yang pro dengan pertumbuhan.

“Kemudian tingkat suku bunga kredit yang murah, perlu didorong terutama untuk sektor padat karya,” tutur Ajib.

Ketiga, terus mendorong regulatory streamlining atau deregulasi. Percepatan layanan, kemudahan koordinasi, penyederhanaan perizinan, adalah bagian dari deregulasi. Apindo mendukung pembentukan kelompok kerja (Pokja) Deregulasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bagian dari kolaborasi dunia usaha dan pemerintah dalam mendukung perekonomian yang lebih baik.

Keempat, mendorong lebih banyak investasi yang masuk. Rasio investasi penanaman modal asing masih rendah, dan potensi bisa ditingkatkan, dengan catatan, pemerintah harus fokus dengan upaya mendorong ease to doing business atau kemudahan dalam berusaha. Indonesia masih di peringkat 73 dari 190 negara.

“Idealnya Indonesia bisa di peringkat 40. Momentum ratifikasi IEU-CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement) juga menjadi angin segar menuju free trade agreement dan membuka pintu investasi dari Uni Eropa ke Indonesia,” terang Ajib.

Editor: Prisma Ardianto