Serikat Pekerja Minta Pemerintah Prioritaskan Kesejahteraan Buruh dalam RAPBN 2026

JAKARTA, investor.id – Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) mendesak pemerintah memasukkan kebijakan terkait ketenagakerjaan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Aspirasi juga berharap kebijakan kesejahteraan buruh menjadi prioritas dalam Nota Keuangan yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada 16 Agustus 2025.

Presiden Aspirasi, Mirah Sumirat menegaskan bahwa momen ini sangat penting bagi pemerintah untuk menunjukkan keberpihakan nyata kepada jutaan pekerja yang menjadi penggerak ekonomi nasional.

“Kesejahteraan pekerja bukan sekadar isu moral, melainkan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan,” tegas Mirah dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu (14/8/2025).

Di samping itu, Aspirasi menyampaikan tujuh poin utama yang menjadi tuntutan para pekerja. Pertama, perlindungan daya beli. Pemerintah harus mengendalikan harga kebutuhan pokok, energi, dan transportasi untuk menjaga daya beli buruh dari dampak inflasi.

Kedua, kebijakan pengupahan adil. Penetapan upah minimum harus berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL). “Penetapan upah minimum harus berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL), bukan semata angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” terang Mirah.

Ketiga yaitu penciptaan lapangan kerja harus menjamin kerja layak (decent work), serta membatasi praktik outsourcing dan kontrak jangka pendek yang merugikan pekerja. Keempat, memperkuat jaminan sosial melalui peningkatan layanan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk subsidi iuran bagi pekerja berpenghasilan rendah, menjadi kebutuhan mendesak.

Kelima, memberikan perlindungan pekerja migran dan informal. Dalam hal ini diperlukan komitmen perlindungan bagi pekerja migran serta pemberdayaan pekerja sektor informal agar naik kelas harus dipertegas.

Keenam, pemerintah menjalankan kebijakan ketenagakerjaan strategis harus melibatkan serikat pekerja secara aktif sejak tahap perumusan. Ketujuh, pemerintah harus menghadirkan kesesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri. Salah satu persoalan ketenagakerjaan saat ini adalah banyak lulusan SMK/sederajat maupun universitas yang tidak terserap industri karena kompetensi mereka tidak sesuai kebutuhan pasar kerja (link and match).

“Aspirasi berharap tujuh poin ini dapat menjadi prioritas Presiden dalam penyusunan kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, serta tercermin jelas dalam pidato Nota Keuangan 16 Agustus 2025,” tutur Mirah.

Editor: Prisma Ardianto