Ekonom Sebut Nota Keuangan 2026 Ujian Bagi Pemerintahan Prabowo

JAKARTA, investor.id – Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan nota keuangan Rancangan APBN (RAPBN) dalam Rapat Paripurna Gedung DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025). Ekonom menyebutkan nota keuangan 2026 ujian bagi pemerintahan Prabowo.

Kondisi nota keuangan 2026 dinilai akan menjadi ujian bagi kemampuan Prabowo untuk menyeimbangkan keuangan negara sebab dengan kondisi  pendapatan yang relatif rendah harus memenuhi kebutuhan belanja yang tinggi.

“Bila kebijakan fiskal disusun secara realistis dengan memperkuat  penerimaan, menjaga belanja efektif, menyiapkan jaring pengaman terhadap guncangan global maka Indonesia dapat berlayar melewati badai perdagangan dan geopolitik menuju visi Indonesia Emas 2045,” ucap Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat, Jumat (15/8/2025).

Pendapatan negara pada RAPBN 2026 diperkirakan berada pada kisaran Rp 3.094-3.114 triliun. Sedangkan belanja negara pada kisaran Rp 3.800-3.820 triliun, dan defisit RAPBN 2026 dalam rentang 2,53% Produk Domestik Bruto (PDB) setara Rp 706 triliun.

Mengacu pada beberapa pengalaman di tahun sebelumnya, biasanya pemerintah mengajukan pada batas atas ketimbang batas bawah.

Dia menjelaskan RAPBN 2026 menjadi sinyal awal kebijakan fiskal difokuskan terhadap kedaulatan pangan, energi, penguatan sektor pertahanan, dan peningkatan kualitas manusia. Dalam hal ini, program makan bergizi gratis (MBG) tidak hanya dilakukan sebagai bantuan sosial, tetapi investasi jangka panjang terhadap gizi dan produktivitas generasi masa depan.

“Namun, program ini perlu didukung perbaikan sanitasi, infrastruktur sekolah dan pendidikan gizi. Keterlibatan pemerintah daerah, petani dan peternak lokal bisa menekan biaya dan meningkatkan kesejahteraan desa,” jelas dia.

Dalam bidang pangan dan energi, investasi pada irigasi, pergudangan, bibit unggul, serta energi terbarukan harus dipercepat. Hilirisasi mineral seperti nikel untuk baterai listrik dapat memperkuat cadangan devisa dan mengurangi ketergantungan impor.

Modernisasi pertahanan diperlukan untuk menjaga kedaulatan maritim dan udara, tetapi belanjanya harus direncanakan matang dengan transfer teknologi dan partisipasi industri dalam negeri.

Penerimaan perpajakan, sebagai sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Tetapi angkanya tetap tertinggal dibanding penerimaan negara bukan pajak dan hibah jumlahnya kecil.

Oleh karena itu, pemerintah tetap fokus pada reformasi perpajakan. Pemerintah harus meluncurkan sistem pajak inti berbasis digital, menggunakan nomor induk kependudukan sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan meningkatkan pertukaran data dengan perbankan dan platform digital.

“Pajak karbon dan cukai plastik menawarkan sumber penerimaan baru sekaligus mendorong ekonomi hijau,” imbuh Achmad.

Dia menekankan pentingnya kolaborasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat‑daerah dan swasta penting. Dana transfer ke daerah dan dana desa perlu disinergikan dengan program nasional, seperti memanfaatkan dapur umum desa untuk program MBG.

“Skema Public‑Private Partnership dapat menghemat anggaran dan memacu investasi infrastruktur,” tukasnya.

Editor: Grace El Dora