Puan Ungkap Banyak K/L Curhat Temui Kesulitan Setelah Adanya Efisiensi Belanja Negara

JAKARTA, investor.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani mengatakan banyak kementerian dan lembaga (K/L) yang mengeluhkan kesulitan dalam menjalankan efisiensi anggaran belanja negara. Meskipun demikian, efisiensi ini tetap harus dilakukan agar anggaran dapat benar-benar fokus pada program prioritas.

Puan mengibaratkan kondisi ini sebagai "cinta segitiga" antara program prioritas, tambahan anggaran, dan kebijakan. Ia berharap semua pihak bisa saling memahami dan mengutamakan kepentingan rakyat.

“Kementerian/Lembaga curhat-nya ke komisi-komisi yang menjadi mitra kerjanya: curhat masalah 'cinta segitiga' antara program prioritas, tambahan anggaran dan kebijakan. Namun cinta segitiga itu tidak harus berakhir dengan patah hati, karena semua pihak dapat saling memahami kepentingannya dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya,” ujar Puan dalam Pembukaan Masa Sidang I Tahun 2025-2026 di Gedung DPR, Jumat (15/8/2025).

Efisiensi anggaran ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Melalui Inpres ini, Presiden Prabowo menargetkan efisiensi belanja senilai Rp 306,69 triliun.

Efieisni belanja terbagi untuk K/L sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun. Namun, hingga 25 April 2025, pemerintah sudah membuka blokir anggaran sebesar Rp 86,6 triliun.

Puan menekankan bahwa keterbatasan ruang fiskal membuat pemerintah harus menetapkan prioritas belanja yang efektif dan efisien. Ia juga menyebut upaya efisiensi ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara yang mengharuskan APBN dikelola secara efektif, efisien, tertib, transparan, memenuhi rasa keadilan dan rasa kepatutan.

“Kebutuhan belanja negara untuk pembangunan akan selalu lebih besar dibandingkan dengan kemampuan pendapatan negara. Oleh karena itu dalam keterbatasan ruang fiskal dan ruang defisit yang ketat, maka pemerintah harus dapat menetapkan prioritas belanja, serta menjalankan kebijakan belanja yang efektif dan efisien,” tegas Puan.

Editor: Prisma Ardianto