Alokasi TKD Dipangkas, CSIS Khawatirkan Ruang Fiskal Daerah Menyusut

JAKARTA, investor.id – Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengkhawatirkan peran pemerintah daerah akan semakin mengecil. Hal ini menyusul rencana penurunan alokasi transfer ke daerah (TKD) sebesar 24,8% menjadi Rp 650 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Menurut Peneliti Senior CSIS, Deni Friawan, penurunan TKD tersebut akan mempersempit ruang fiskal di daerah. Dampaknya, pemerintah daerah yang sangat bergantung pada TKD akan kesulitan membiayai program dan operasional mereka.

“Peran pemerintah daerah itu akan cenderung menyusut seiring dengan penurunan transfer ke daerah yang ini mempersempit ruang fiskal di daerah,” ujar Deni dalam media briefing di Jakarta, Senin (18/8/2025).

Deni menambahkan, berkurangnya TKD bisa mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber pendapatan lain, bahkan dengan cara menaikkan pajak. Ia mencontohkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250% di Pati, Jawa Tengah, sebagai konsekuensi dari hal serupa.

“Dan ini kita akan melihat relevan dengan pengalaman apa yang terjadi di kasus Pati akhir-akhir ini,” terang Deni.

Kebijakan belanja negara pada tahun 2026 dirancang menjadi lebih tersentralisasi. Porsi belanja pemerintah pusat meningkat 17,8%, sementara porsi TKD justru dipangkas. Akibatnya, program-program dengan anggaran besar akan dikelola langsung oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya akan bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengeluarannya pun sudah banyak diarahkan.

“Jadi, semua program itu akan di-drive dan dijalankan sebagian besar oleh pemerintah pusat. Sementara, pemerintah daerah hanya akan tergantung lewat DAK dan DAU yang semuanya juga banyak telah diarahkan pengeluarannya,” kata Deni.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan, pihaknya akan berupaya menyinergikan belanja kementerian/lembaga (K/L) di pemerintah pusat agar selaras dengan kebutuhan daerah. Ia menekankan, pemerintah pusat akan memberi perhatian khusus bagi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah agar belanja operasionalnya tetap berjalan.

Di samping itu, Tito mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam meningkatkan PAD. Salah satu caranya adalah dengan mempermudah perizinan dan investasi. Ketika investasi meningkat, penyerapan tenaga kerja akan bertambah, yang pada akhirnya menaikkan PAD.

“Misalnya menghidupkan kemudahan berusaha, perizinan, ada mall-mall dengan publik yang sudah dibuka untuk mempermudah masyarakat berusaha. Banyak daerah yang sukses dengan cara itu,” kata Tito.

Dia mencontohkan beberapa daerah yang berhasil adalah Provinsi Bali dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meningkatkan PAD dengan mencari sumber pendapatan lain. Saat ada peningkatan geliat investasi, maka terjadi kenaikan retribusi yang berujung pada kenaikan PAD.

“Setelah itu akan ada retribusi ketika mereka sudah untung. Namun jangan dipersulit dulu pada waktu mereka baru membuat izinnya sudah susah. Itu yang akan kami imbau ke teman-teman di daerah untuk lebih kreatif,” terang Tito.

Editor: Prisma Ardianto