Celios: Pemangkasan TKD Picu Gejolak Sosial

JAKARTA, investor.id – Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) menjadi Rp 650 triliun pada 2026 berpotensi menimbulkan tekanan signifikan bagi pemerintah daerah (pemda). Akibat terbatasnya anggaran, pemda didorong untuk mencari sumber penerimaan lain, salah satunya dengan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Direktur Eksekutif dan Founder Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai kebijakan ini dapat memicu gejolak sosial di berbagai daerah.

"Tahun depan, efek pemangkasan transfer daerah akan menimbulkan tekanan pada pemda untuk mencari penerimaan instan," kata Bhima saat dihubungi, dikutip pada Senin (25/8/2025).

Bhima menambahkan, berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah 2024, tercatat ada 152 kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal rendah dan 58 kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum adanya efisiensi anggaran, sebanyak 41,3% pemda sudah berstatus fiskal rentan.

“Ditambah tekanan efisiensi dan sentralisasi fiskal dari pusat, bisa jadi gejolak di berbagai daerah. Apa yang terjadi di Pati soal kenaikan PBB akan diikuti oleh berbagai daerah dan menimbulkan gejolak penolakan di masyarakat,” terang Bhima.

Menurut Bhima, alih-alih menaikkan PBB dan membebani masyarakat, pemda seharusnya fokus pada cara lain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Solusi yang bisa dilakukan adalah menutup kebocoran pajak dan retribusi daerah, termasuk dari parkir liar.

Selain itu, pemda juga dapat mengoptimalkan pajak dari Sumber Daya Alam (SDA) dan memanfaatkan Dana Bagi Hasil (DBH) SDA untuk diversifikasi ekonomi. “Pemda juga bisa mengembangkan ekonomi kreatif, perikanan berkelanjutan, dan pengolahan hasil pertanian,” pungkas Bhima.

Editor: Prisma Ardianto