Prabowo Siapkan Anggaran Rp 83 Triliun untuk Koperasi Merah Putih hingga 2026

JAKARTA, investor.id – Pemerintah telah menyiapkan total anggaran Rp 83 triliun untuk mendukung program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih hingga tahun 2026. Sebagai tahap awal, pemerintah mengalokasikan Rp 16 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Dana Rp 16 triliun dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) akan ditempatkan di bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Pada Tahun Anggaran 2025 Untuk Pemberian Dukungan Kepada Bank Yang Menyalurkan Pinjaman Kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (PMK 63/2025).

“Pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilakukan melalui sinergi pendanaan antara pemerintah dan perbankan selaku operator investasi pemerintah,” dikutip dari beleid yang diterima pada Selasa (2/9/2025).

Adapun penggunaan SAL dianggarkan sebagai pembiayaan pada subbagian anggaran bendahara umum negara (BUN) investasi pemerintah. Penetapan rincian pembiayaan pada subbagian anggaran BUN Investasi Pemerintah dari penggunaan SAL ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.

PMK 63/2025 ini telah diundangkan pada Senin, 1 September 2025 dan mulai berlaku sejak diundangkan. Sehingga penempatan dana SAL sebesar Rp 16 triliun di Himbara dapat segera dilakukan untuk selanjutnya mendukung pembiayaan kepada Koperasi Merah Putih pada tahun ini..

Dengan demikian, pemerintah telah menerbitkan tiga aturan turunan untuk mendukung percepatan program ini, yaitu PMK 49/2025 yang mengatur tata cara penyaluran pinjaman dari perbankan, Permendesa PDT 10/2025 yang mengatur prioritas penggunaan dana desa untuk menjamin pinjaman koperasi, dan kini hadir PMK 63/2025 menjadi payung hukum bagi sumber dana pembiayaan yaitu dari Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Ketiga payung hukum tersebut jadi bagian dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang terbit lebih dulu.

Selanjutnya pada 2026, pemerintah berencana menempatkan dana sebesar Rp 67 triliun di Himbara untuk melanjutkan dukungan pembiayaan kepada Koperasi Merah Putih. Namun demikian, pemerintah juga menyadari ada sejumlah risiko atas implementasi alokasi anggaran untuk pembiayaan program Koperasi Merah Putih ini.

Empat Risiko

Editor: Prisma Ardianto