Prabowo Siapkan Anggaran Rp 83 Triliun untuk Koperasi Merah Putih hingga 2026

Mengacu Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2026, disebutkan empat risiko yang dapat timbul atas implementasi program Koperasi Merah Putih. Pertama, risiko fiskal dalam bantuan likuiditas kepada perbankan.

Risiko ini merupakan risiko investasi pemerintah kepada perbankan yang ditetapkan melalui skema Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah. Risiko investasi pemerintah dapat dirincikan bahwa jumlah nilai dana anggaran yang digunakan oleh pemerintah dalam mendukung bantuan likuiditas kepada perbankan.

“Nilai dana investasi yang dibutuhkan cukup besar sehingga diperlukan ruang fiskal yang cukup untuk melakukan pengeluaran anggaran tanpa membahayakan stabilitas keuangan negara atau keberlanjutan posisi fiskal,” demikian dijelaskan dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026.

Kedua, risiko fiskal di pemerintah kabupaten/kota/desa. Risiko yang dimaksud dalam hal koperasi mengalami tunggakan kepada bank selaku pemberi pinjaman. Dalam skema pinjaman, pemerintah kabupaten/kota akan memberikan dukungan berupa penggunaan DAU/DBH, khususnya DAU Pendanaan Kelurahan, dalam hal Koperasi Merah Putih mengalami tunggakan.

Hal tersebut akan berdampak pada kapasitas fiskal daerah dan terganggunya pendanaan program di kelurahan. Di sisi lain, pemdes akan memberikan dukungan berupa penggunaan Dana Desa dalam hal Koperasi Desa mengalami tunggakan. Hal ini akan berdampak pada perubahan prioritas penggunaan Dana Desa, struktur dan penganggaran dalam APBDes, serta tidak tercapainya tujuan awal Dana Desa.

Ketiga, risiko kolektibilitas. Risiko kolektibilitas adalah risiko yang berkaitan dengan kemampuan Koperasi Merah Putih dalam membayar kembali pinjaman kepada dengan bank. Risiko ini muncul karena adanya jeda waktu antara jatuh tempo angsuran Koperasi Merah Putih kepada bank dengan proses penempatan dana (intercept) ke rekening pembayaran pinjaman.

Keempat, risiko keberlanjutan program. Risiko keberlanjutan program merujuk pada potensi hambatan, tantangan, atau faktor yang dapat mengancam kemampuan program ini untuk tetap berjalan secara efektif dalam jangka panjang. Risiko ini meliputi:

• risiko finansial: pendapatan tidak mencukupi, non-performing loan (NPL) tinggi, dan ketergantungan pada pinjaman;

• risiko kapasitas pengurus: pengurus koperasi belum kompeten dalam manajemen;

• risiko kepemimpinan dan tata kelola: konflik internal, sistem pengawasan lemah, dan minimnya transparansi;

• risiko sosial dan partisipasi: kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan koperasi dan kurangnya dampak positif koperasi terhadap kesejahteraan masyarakat;

• risiko usaha: unit usaha yang tidak kompetitif dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan

• risiko regulasi: paket regulasi yang belum lengkap dan potensi adanya perubahan regulasi.

Seiring risiko-risiko yang telah disadari tersebut, pemerintah juga menyiapkan mitigasi yang sesuai sebagai respons. Termasuk mitigasi terkait risiko bantuan likuiditas, mitigasi risiko fiskal pemerintah daerah/kota/desa, mitigasi risiko kolektibilitas, dan mitigasi risiko keberlanjutan program.

Editor: Prisma Ardianto