Kemenkeu Rancang Aturan Teknis Penyaluran Dana Rp 200 Triliun ke Perbankan

JAKARTA,investor.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menyusun regulasi teknis untuk penempatan dana sebesar Rp 200 triliun di perbankan. Dana tersebut berasal dari dana pemerintah yang sebelumnya ditempatkan di Bank Indonesia(BI).

“Kita bisa mikinkan mekanisme, pokoknya ada regulasinya,” ucap Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti di Gedung DPR pada Kamis (11/9/2025).

Adapun dana simpanan pemerintah di BI mencapai Rp 430 triliun. Pemerintah akan menarik dana sebesar Rp 200 triliun dan langsung disalurkan ke perbankan.  Nantinya perbankan akan menyalurkan dana tersebut ke sektor riil sehingga perekonomian akan bergerak.

 “Udah ready kan itu langsung nanti Kalau keluar dari BI langsung masuk ke bank,” kata Astera.

Astera juga mengimbau bahwa dana tersebut harus benar-benar digunakan untuk disalurkan dalam bentuk kredit.  Bank tidak boleh menggunakan dana tersebut untuk pembelian surat berharga negara (SBN) maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

“Ya gak bolehlah, ada regulasinya, akan ada mekanismenya,” imbuh Astera.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan keberhasilan penyaluran kredit sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Meski bank mendapat tambahan likuiditas, bila permintaan kredit tetap lemah karena pelaku usaha enggan berekspansi di tengah ekonomi yang lesu, maka dampak kebijakan akan terbatas.

“Kebijakan ini tidak bisa berdiri sendiri  dia perlu ditopang oleh langkah-langkah lain yang mampu memperbaiki ekosistem perekonomian secara simultan agar injeksi likuiditas benar-benar mendorong aktivitas sektor riil,” terang Yusuf.

Kebijakan ini merupakan inisiasi yang baik karena pemerintah melalui Kementerian Keuangan berupaya menginjeksikan likuiditas ke perekonomian. Namun, pemerintah perlu mencermati bahwa penyaluran likuiditas ke perbankan tidak otomatis mendorong kredit ke sektor riil.

“Bank tentu akan berupaya memanfaatkan dana tersebut untuk memperoleh imbal hasil, baik melalui penyaluran kredit maupun penempatan dana pada instrumen pasar keuangan,” tutur Yusuf.

Yusuf menyarankan agar pemerintah menghadirkan aturan teknis yang jelas agar tidak memberikan celah ke perbankan dalam pengelolaan dana sehingga manfaatnya belum tentu langsung menyentuh sektor riil.

“Oleh  karena itu, kejelasan regulasi turunan menjadi penting agar arah kebijakan ini benar-benar sesuai dengan tujuan awal,” tegas dia.

Editor: Arnoldus Kristianus