Awas Ditikung Lonjakan Harga Pangan

JAKARTA, investor.id – Pemerintah memasang target tinggi untuk pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026. Tak tanggung-tanggung, target yang disasar yaitu 5,5% hingga 6%. Angka ini bukan sekadar ambisi, melainkan strategi "tancap gas" untuk memanfaatkan puncak konsumsi yang jatuh pada momen Ramadan dan Lebaran di awal tahun ini.

Namun demikian, di lapangan, harga-harga mulai memberikan perlawanan yang bisa mengancam momentum tersebut. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) per Selasa, 17 Februari 2026, menunjukkan tren yang mulai memanas. Cabai rawit merah telah menembus Rp 80.700 per kilogram (kg). Sementara itu, daging sapi kualitas 1 bertengger di Rp 141.550 per kg, dan telur ayam ras di level Rp 32.250 per kg.

Komoditas cabai rawit merah menjadi "aktor utama" dalam gejolak kali ini imbas dari cuaca ekstrem, yang bahkan masih mengintai sampai saat ini. Menanggapi hal ini, Satgas Pangan Polri mengaku tengah memperketat pengawasan guna mencegah praktik penimbunan. Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengungkapkan bahwa pihaknya terus memantau agar harga tetap berada dalam koridor Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Kami berharap menjelang Ramadan dan Idulfitri pasokan tetap lancar dan harga tetap stabil. Kami juga mengimbau para pedagang untuk menjual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Penjualan (HAP),” ujar Zain di Tangerang (17/2/2026).

Satgas Pangan juga telah menyebarkan hotline pengaduan di nomor 0853-8545-0833 untuk masyarakat dapat melaporkan anomali harga. Masyarakat diharapkan dapat menyampaikan aduan melalui hotline tersebut jika menemukan pelanggaran terkait pasokan maupun harga pangan yang melampaui HET.

“Jika masyarakat menemukan anomali atau penyimpangan, dapat langsung melaporkan,” katanya.

Bahan Bakar Ekonomi

Untuk mencapai target pertumbuhan hingga 6%, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah akan menggelontorkan belanja negara sebesar Rp 809 triliun pada tiga bulan pertama tahun ini. Angka fantastis ini dipetakan secara strategis: Rp 62 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Rp 5 triliun untuk THR ASN/TNI/Polri. Di sisi lain, bantuan pangan dan serta Rp 13 triliun untuk Paket Stimulus Ekonomi seperti diskon tiket transportasi turut digulirkan guna menahan laju inflasi.

“Belanja pemerintah tentang program-program kita akan kita pastikan dibelanjakan tepat waktu,” jelas Purbaya dalam ajang Indonesia Economic Outlook 2026, baru-baru ini.

Di samping mendorong laju instrumen belanja, pemerintah fokus membenahi hambatan investasi melalui Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking. Bekerja sama dengan Kemenko Perekonomian, Satgas ini bertugas mengurai kendala birokrasi agar realisasi investasi bisa mendekati angka 6%.

Masifnya belanja pemerintah ibarat bahan bakar oktan tinggi bagi mesin ekonomi. Tanpa kontrol harga pangan yang mumpuni, stimulus ini justru berisiko memicu tekanan inflasi (overheating). Di sinilah peran Bank Indonesia (BI) menjadi krusial. Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, memastikan pihaknya menjaga inflasi tetap stabil di level 2,5±1%.

“Artinya ruang pertumbuhan ekonomi masih besar tanpa overheating ekonomi. Jadi BI bersama sinergi fiskal dan moneter akan terus mendukung program pemerintah,” ungkap Destry.

Manajemen Stok “Bobrok”

Optimisme pemerintah mendapat catatan kritis dari pengamat. Center of Economics and Law Studies (Celios) menilai gejolak harga pangan adalah dampak "bobroknya" manajemen stok. Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, menegaskan bahwa ekonomi Ramadan yang memicu lonjakan permintaan merupakan pola rutin yang seharusnya sudah bisa diantisipasi.

“Kenaikan harga terjadi karena ada kenaikan permintaan... Tantangan utama adalah manajemen stok pangan strategis di Indonesia masih bermasalah, di mana klaim pemerintah tinggi, namun di lapangan terjadi kekurangan stok,” ujar Huda saat dihubungi.

Selain itu, ia memperingatkan lemahnya sinkronisasi data antar-kementerian bisa memicu kebijakan impor yang salah sasaran, baik itu over supply maupun excess demand.

Dihubungi terpisah, Pengamat Pertanian sekaligus Peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, melihat persoalan ini bersifat struktural. Ia mendesak pemerintah memprioritaskan pembangunan cold storage (penyimpanan beku). “Kalau kita punya cold storage yang memadai, komoditas tersebut bisa disimpan saat produksi melimpah,” kata Eliza.

Dia menekankan bahwa ketergantungan pada APBN saja tidak akan cukup untuk membangun sistem cold storage yang efisien di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, investasi dari sektor swasta menjadi kunci krusial.

“Untuk membangun cold storage tersebut sangat dibutuhkan investasi swasta karena kalau gunakan APBN terbatas,” tutur Eliza.

Daya Beli Rawan Tergerus

Editor: Prisma Ardianto