Defisit APBN Sentuh Rp 54,6 Triliun, Purbaya: Masih Terkendali

JAKARTA, investor.id - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melebar hingga mencapai Rp 54,6 triliun per 31 Januari 2026. Adapun realisasi pendapatan negara sebesar Rp172,7 triliun dan belanja negara mencapai Rp 227,3 triliun. Bila diukur berdasarkan rasio terhadap produk domestik bruto (PDB), maka rasio defisit sebesar 0,21% dari PDB.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan  secara keseluruhan APBN 2026 tetap berfungsi sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak ekonomi. Dengan kondisi pendapatan tumbuh positif, belanja terakselerasi, dan defisit terkendali maka APBN tetap menjaga stabilitas sekaligus mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2026.

“Dengan dinamika yang terjadi defisit tercatat Rp 54,6 triliun atau 0,21% dari PDB. Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026,” ungkap Purbaya dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) Edisi Februari 2026 di kantor Kementerian Keuangan pada Senin (23/2/2026).

  Lebih lanjut, pemerintah telah melakukan pembiayaan sebesar Rp 105,1 triliun per 31 Januari 2026. Sementara itu keseimbangan primer mengalami defisit Rp 4,2 triliun .

“Keseimbangan primer mengalami defisit Rp 4,2 triliun ini menunjukan posis fiskal yang tetap terkelola secara prudent. Lalu pembiayaan dilakukan secara terukur dan antisipatif untuk menjaga likuiditas serta stabilitas pasar keuangan,” kata Purbaya.

Realisasi pendapatan negara mencapai Rp 172,7 triliun terbagi dalam penerimaan perpajakan senilai Rp 138,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 33,9 triliun.  Penerimaan perpajakan terbagi dalam penerimaan pajak sebesar Rp 116,2 triliun serta penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 22,6 triliun. Pendapatan negara mengalami pertumbuhan sebesar 9,5%. Lalu penerimaan pajak melonjak hingga 30,7% secara tahunan. Sayangkan realisasi kepabeanan dan cukai terkontraksi 14%.

“Pertumbuhan pajak di Januari tumbuh 30,7%, ini artinya ada perbaikan ekonomi dan perbaikan efisiensi pengumpulan pajak,” tutur Purbaya.

Sementara itu realisasi belanja negara mencapai Rp 227,3 triliun per 31 Januari 2025. Angka ini terbagi dalam belanja pemerintah pusat sebesar Rp 131,9 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 95,3 triliun. 

Adapun belanja pemerintah pusat meliputi belanja kementerian/lembaga(K/L) sebesar Rp 55,8 triliun dan non K/L senilai Rp 76,1 triliun.

“Belanja negara tumbuh tinggi 25,7% dari periode yang sama tahun 2025. Ini menunjukkan akselerasi belanja pemerintah sejak awal tahun. Khususnya untuk mendukung program prioritas menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan I-2026,” pungkas Purbaya.

Editor: Natasha Khairunisa