Sri Mulyani: RUU P2SK Dorong BPR Masuk Pasar Modal

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) pemerintah memperkuat fungsi bank perkreditan rakyat (BPR). Pemerintah juga mengubah istilah bank perkreditan rakyat menjadi bank perekonomian rakyat dan membuka peluang masuk ke pasar modal

“Hal ini dilakukan agar BPR semakin berperan dalam menopang bisnis UMKM yang menopang perekonomian Indonesia,” ucap Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (15/12/2022).

Pemerintah juga mencatat, ke depan peran BPR bisa semakin vital dengan penguatan permodalan, peningkatan efisiensi dan profitabilitas. BPR juga berperan serta memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dengan membuka kemungkinan BPR masuk ke pasar modal.

Menkeu mengatakan, pemerintah mengapresiasi perhatian DPR untuk memperkuat pengawasan terhadap bisnis konglomerasi jasa keuangan yang trennya semakin meningkat dan berpotensi meningkatkan risiko sistemik.

Fenomena konglomerasi jasa keuangan, lanjut Menkeu, membutuhkan pengaturan yang lebih jelas; termasuk penetapan kriteria, ruang lingkup, aspek materialitas, dan threshold yang mempertimbangkan dampaknya ke stabilitas sistem keuangan.

“Konglomerasi akan dikaitkan dengan praktik persaingan usaha yang sehat untuk mencegah praktik monopoli dan oligopoli di jasa keuangan,” kata Sri Mulyani.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP mengatakan, sektor keuangan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Di sektor keuangan lembaga keuangan mikro, dan koperasi, juga melakukan kegiatan di sektor keuangan.

“Sehingga dari sisi regulasi juga harus mengikuti perkembangan, perkembangan terkait teknologi, dinamika pasar global, serta dinamika di masyarakat kita sendiri,” ucap Dolfie.

Di samping itu penggunaan teknologi di sektor keuangan juga bergerak sangat cepat. Oleh karena itu regulasi juga diharapkan bisa mengantisipasi disrupsi yang terjadi. Sehingga konsumen bisa mendapatkan perlindungan yang lebih optimal.

“Di sisi industri kita memperkuat pengawasan khususnya perlindungan ke konsumen. Serta Memperluas ruang lingkup sektor keuangan dalam penggunaan teknologi memperkuat peran BPR, BPRS, dan mempermudah akses UMKM,” ucap dia.

Editor: Nasori