OJK Susun Aturan Baru: Influencer Dilarang Asal Beri Rekomendasi

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah memfinalisasi aturan khusus yang akan memperketat aktivitas influencer di sektor jasa keuangan. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah rekomendasi produk yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi merugikan masyarakat luas.

Pejabat Sementara (Pjs) Ketua dan Wakil Ketua OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwa selama ini aktivitas influencer di pasar modal telah mengacu pada UU Pasar Modal. Namun, OJK kini menyiapkan Peraturan OJK (POJK) baru untuk mengatur aktivitas di ruang digital secara lebih komprehensif.

“Sebenarnya kita sekarang gini, kalau untuk aturan influencer kan kita pakai undang-undang di pasar modal, tapi di luar pasar modal kita baru saja ngeluarin ketentuan untuk peraturan OJK yang mengatur bagaimana aktivitas di dunia digital,” ujarnya saat ditemui di kantor Bank Indonesia (BI), Senin (23/2/2026).

Friderica yang juga akrab disapa Kiki, menekankan bahwa OJK tidak mengatur individu secara personal, melainkan aktivitas konten yang mereka hasilkan. OJK akan menindak tegas setiap narasi digital yang menyebabkan kerugian konsumen, terutama praktik promosi terselubung.

Contoh pelanggaran yang disasar mencakup influencer yang mengaku sebagai pengguna produk namun sebenarnya menerima komisi (endorse), hingga praktik "pompom" saham.

“Atau dia (influencer) yang kayak kemarin, dia melakukan pompom saham dan lain-lain, itu semua bisa kita berikan sanksi yang cukup berat,” tegas Kiki. Saat ini, aturan tersebut telah diperketat dan sedang menunggu proses pengundangan resmi.

Target Terbit Semester I-2026

Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pasar Modal, Derivatif Keuangan, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menargetkan POJK terkait penyebar informasi ini terbit pada semester I-2026. Aturan tersebut akan menjadi koridor hukum yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh influencer keuangan.

“Jadi setiap pihak penyebar informasi antara influencer kita harapkan tunduk dan mengacu pada norma-norma ketentuan yang ada di POJK itu nanti,” kata Hasan. Ia menambahkan bahwa draf aturan tersebut sudah melalui pembahasan di forum Rapat Dewan Komisioner (RDK).

Langkah tegas OJK ini menyusul sanksi denda sebesar Rp 5,35 miliar yang baru-baru ini dijatuhkan kepada influencer Belvin Tannadi. Hasan mengungkapkan, OJK saat ini tengah memeriksa 32 kasus dugaan pelanggaran lainnya di pasar modal.

Kasus-kasus tersebut tidak hanya melibatkan influencer, tetapi juga korporasi dan perorangan. Fokus pemeriksaan meliputi penyampaian informasi tidak benar, potensi penipuan, penciptaan harga atau perdagangan semu, dan manipulasi harga pasar.

“Totalnya yang masih sedang dalam tahap pemeriksaan kita itu 32 itu. Jadi kasusnya beda-beda dan semuanya memang harus kita telusuri secara lengkap,” pungkas Hasan.

Editor: Prisma Ardianto