Ketahuan! Anggota Legislatif Minim Lapor Harta Kekayaan

JAKARTA, investor.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan bahwa penyelenggara negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sebab, menurut dia, kesadaran untuk menyampaikan LHKPN masih minim, salah satunya di kalangan anggota legislatif.

Padahal, kata Firli, LHKPN adalah salah satu kontrol dari KPK dalam memeriksa sumber harta kekayaan para penyelenggara negara. Ia pun berupaya untuk mengefektifkan kembali kontrol LHKPN ini.

"Ya karena salah satu kontrol kita adalah melalui LHKPN. Itu kita efektifkan lagi. Setiap tahun kita memang melakukan pemeriksaan. Anda bisa bayangkan lebih dari, hampir 500 ribu, penyelenggara negara yang wajib lapor,” ungkap Firli, usai sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Lebih lanjut Firli mengatakan, saat ini kalangan eksekutif baru sekitar 53% yang menyampaikan LHKPN. Sedangkan legislatif hanya 38%. “Yang cukup menggembirakan adalah dari kalangan yudikatif mencapai 94,8%," tutur dia.

Firli menegaskan, penyampaian LHKPN akan diberi tenggat waktu hingga 31 Maret 2023. Nantinya, KPK akan menganalisis serta mempelajari LHKPN yang telah disampaikan tersebut. "Masih ada waktu sampai 31 Maret,” ujarnya.

Firli mengaku juga sudah menyampaikan saran strategis kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset.

"KPK sudah mengajukan saran cukup strategis supaya penyelenggara jujur memberikan LHKPN. Kami dan Presiden bersepakat untuk meminta DPR dan pemerintah untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang, yaitu perampasan aset. Saya kira ini menjadi perhatian KPK, juga presiden," pungkas Firli.

Editor: Jauhari Mahardhika