Giliran Eks Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto yang Ditelisik KPK

JAKARTA, investor.id – Tak hanya eks pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga meminta eks pejabat bea cukai Eko Darmanto untuk mengklarifikasi hartanya. Sebelumnya, Eko dicopot dari jabatan kepala kantor Bea Cukai Yogyakarta, karena kerap memamerkan gaya hidup mewah.

KPK menjadwalkan agenda klarifikasi harta Eko Darmanto hari ini, Selasa (7/3/2023). KPK meminta Eko untuk membawa sejumlah dokumen berkaitan dengan hartanya.

"Dokumen-dokumen pendukung terkait harta yang dilaporkan, seperti akta waris, hibah, sertifikat, bukti kepemilikan usaha dan lainnya," kata Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati.

Sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan membenarkan agenda klarifikasi tersebut. Rencananya, dalam agenda itu, Eko akan dicecar sejumlah substansi berkaitan dengan hartanya. “Agendanya klarifikasi LHKPN. Artinya ya aset, utang, dan sebagainya," kata Pahala, Jumat (3/3/2023).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi membebastugaskan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto per 2 Maret 2023.

Hal itu terjadi setelah instruksi dari Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk membebastugaskan Eko Darmanto. DJBC melalui Direktorat Kepatuhan Internal dan Sekretariat DJBC telah melakukan klarifikasi awal terhadap Eko Darmanto.

“Berdasarkan perintah pimpinan, untuk memudahkan pemeriksaan terhadap Saudara Eko Darmanto, yang bersangkutan telah dibebastugaskan dari jabatan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta terhitung mulai tanggal 2 Maret 2023,” ujar Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, Nirwala Dwi Heryanto dalam keterangan tertulis, Jumat (3/3/2023).

Berita ini juga telah ditayangkan di Beritasatu.com dengan judul Klarifikasi Harta, KPK Minta Eko Darmanto Bawa Dokumen Hibah hingga Akta Waris

Editor: Jauhari Mahardhika