Bali Akan Tindak Keras Wisman yang Pakai Kripto untuk Alat Pembayaran

DENPASAR, investor.id – Pemerintah Provinsi Bali akan menindak wisatawan mancanegara (wisman) yang menggunakan kripto sebagai alat pembayaran di hotel, restoran, destinasi wisata, pusat perbelanjaan, dan tempat lainnya.

“Wisman yang berperilaku tidak pantas, melakukan aktivitas yang tidak diperbolehkan dalam izin visanya, menggunakan kripto sebagai alat pembayaran, dan melanggar ketentuan lainnya akan ditindak tegas,” kata Gubernur Bali Wayan Koster di Bali, dilansir dari Antara, Senin (29/5).

Hal itu disampaikannya dalam jumpa pers pengembangan pariwisata Bali yang dihadiri Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Bali Trisno Nugroho, dan pihak terkait lainnya pada Minggu (28/5).

“Tindakan tegas mulai dari deportasi, sanksi administratif, sanksi pidana, penutupan tempat usaha, dan sanksi berat lainnya,” kata Koster.

Ia menyatakan, larangan penggunaan mata uang selain rupiah sebagai alat pembayaran di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, jika menggunakan mata uang selain rupiah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta.

Selanjutnya, rupiah sebagai mata uang resmi di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Bidang Keuangan.

Ia menegaskan ancaman deportasi juga dibahas dalam UU 7/2011 tentang Mata Uang dan UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

“Orang yang melakukan kegiatan usaha devisa tanpa izin Bank Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun, dan denda paling sedikit Rp 50 juta (US$ 3.300) dan paling banyak Rp 22 miliar (US$ 1,4 juta),” kata Koster.

Selanjutnya, kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Indonesia juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015.

“Pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, kewajiban membayar denda, dan larangan transaksi pembayaran,” kata Koster.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Bali Nugroho mengatakan kripto sebagai aset diperbolehkan, namun dilarang sebagai alat pembayaran.

Editor: Grace El Dora