Jokowi: Anggaran Pertanian Rp 1,5 M, Habis Rp 1 M untuk Perjalanan Dinas

JAKARTA, investor.id – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ungkap realisasi dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus dirasakan rakyat. Ia juga menyebutkan soal anggaran sebuah penyuluhan pertanian yang mencapai Rp 1,5 miliar hampir habis untuk membiayai perjalanan dinas sebesar Rp 1 miliar.

Jokowi tidak menyebutkan entitas pemerintah daerah tertentu, namun ia mencontohkan dalam sebuah APBD terdapat anggaran yang mencapai Rp 1 miliar untuk membiayai perjalanan dinas.

Padahal, total anggaran program penyuluhan tenaga pertanian itu Rp 1,5 miliar. Jadi, lebih dari 50% total anggaran penyuluhan tenaga pertanian di daerah tersebut habis hanya untuk bayar perjalanan dinas, belum dirasakan rakyat sepenuhnya.

Presiden mengatakan semestinya biaya operasional atau overhead cost tidak lebih dari 20% hingga 25% dari total anggaran. Oleh karenanya, Jokowi meminta sasaran dan hasil dari program di APBN dan APBD harus menjadi fokus penggunaan anggaran.

“Fokus pada program unggulan, enggak usah juga banyak-banyak program. Sekali lagi fokus pada program-program unggulan, seperti penanganan stunting, pengentasan (masyarakat dari) kemiskinan, membantu produktivitas petani dan nelayan, mengendalikan inflasi, membantu investasi dan lain-lainnya, dan itu pun harus membeli produk-produk dalam negeri,” kata Jokowi, dilansir dari Antara pada Senin (26/6).

Presiden juga mencontohkan program pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di suatu daerah memiliki anggaran Rp 2,5 miliar. Namun, sebanyak Rp 1,9 miliar dari total anggaran itu juga habis untuk honor dan perjalanan dinas.

“Bayangkan berapa? Tidak ada 20% yang dipakai untuk betul-betul pengembangan usaha mikro. Contoh yang ketiga pengembangan balai penyuluh pertanian, ini di kabupaten berarti dari APBD kabupaten. Tujuan membangun dan merehabilitasi balai penyuluhan anggarannya Rp 1 miliar, sebesar Rp 734 juta untuk honor perjalanan dinas dan rapat-rapat,” jelasnya.

Dinikmati Langsung oleh Masyarakat

Secara terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan sebesar 51,2% dari total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Mei 2023 dinikmati langsung oleh masyarakat Indonesia.

“Dalam hal ini, 51,2% atau lebih dari separuh belanja pemerintah pusat itu sebetulnya adalah belanja yang langsung dinikmati masyarakat, terutama masyarakat miskin,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2023, dikutip Antara.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja pemerintah pusat hingga 31 Mei 2023 mencapai Rp 714,6 triliun atau setara dengan 31,8% dari target APBN 2023. Dengan demikian, nilai belanja pemerintah pusat yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sebesar Rp 366,2 triliun.

Menurutnya, belanja pemerintah pusat untuk masyarakat yang disalurkan melalui kementerian/ lembaga terdiri dari bantuan sosial dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pendidikan, serta infrastruktur.

Editor: Grace El Dora