Prabowo Pertimbangkan Kabinet yang Lebih Besar

JAKARTA, investor.id – Presiden terpilih RI Prabowo Subianto dikatakan sedang mempertimbangkan kabinet yang jauh lebih besar. Perluasan kementerian akan diterapkan pada pemerintahannya yang akan datang, termasuk kementerian yang mengawasi program makan siang gratis.

Prabowo dan Gibran dikatakan sedang merencanakan sebuah kabinet yang akan menambah jumlah kementerian dari yang ada saat ini, yaitu 34 menjadi lebih dari 40.

Beberapa pengamat mencatat kabinet yang lebih besar adalah bagian dari upaya Prabowo untuk memfasilitasi kemampuan pemerintahan barunya. Ini dilakukan untuk memenuhi janji-janji Pemilu, termasuk penyediaan inisiatif makan siang gratis.

Ketika ditanya oleh media tentang pembicaraan mengenai pemerintahan yang lebih besar, Gibran yang merupakan Wali Kota Solo saat ini dan putra Presiden RI Joko Widodo mengatakan masalah ini masih belum terselesaikan dan menunggu pertimbangan dari partai politik.

Koalisi yang mendukung pencalonan Prabowo sebagai presiden di antaranya Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Sejak memenangkan pemilu, dua partai lainnya yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menunjukkan tanda-tanda bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo.

“Ini masih dalam pembahasan, masih disempurnakan. Kita tunggu saja,” jawab Gibran di Balai Kota Solo, Selasa (7/5/2024).

Gibran mengungkapkan, di antara kementerian-kementerian baru yang diusulkan, satu kementerian akan khusus didedikasikan untuk mengelola program makan siang gratis seperti yang dijanjikan oleh keduanya pada pemilihan presiden Februari 2024.

Ia mengatakan program ini memerlukan kementerian yang berdedikasi mengingat kompleksitas yang terlibat dalam menjalankannya.

“Program ini memerlukan anggaran yang besar karena distribusi, logistik, dan pengawasannya tidak mudah. Perlu pembahasan lebih lanjut,” imbuhnya.

Program makan siang gratis ini telah menjadi inti kampanye nasional pasangan ini sebelum Pemilihan Presiden pada 14 Februari 2024. Prabowo dan Gibran meraih 59% suara dan telah resmi dinyatakan sebagai pemenang pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baik Prabowo maupun Gibran masing-masing akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden baru pada 20 Oktober 2024.

Gibran menegaskan, pemerintahan Prabowo berkomitmen memastikan efektivitas program makan siang gratis dan dampaknya terhadap anak sekolah. Namun, ia mengingatkan agar masyarakat bersabar terhadap masalah ini dan apakah hal ini akan melibatkan pembentukan kementerian tambahan.

Gerindra juga tak menampik kemungkinan adanya kabinet yang lebih besar pada pemerintahan mendatang dengan penunjukan portofolio menteri tambahan.

Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman mengatakan gagasan kabinet yang lebih besar tampaknya masuk akal karena Indonesia adalah negara yang besar.

“Dalam konteks sebuah negara, angka yang besar berarti besar, bagi saya bagus, negara kita adalah negara besar. Tantangan kita besar, target kita besar,” kata Habiburokhman pada Senin (6/5/2024).

Sementara itu, Jokowi yang akan turun dari jabatan masih bungkam mengenai masalah ini. Hanya saja ia mengatakan, masalah ini akan diputuskan oleh presiden dan wakil presiden yang akan datang.

“(Pertanyaan tentang) Kabinet masa depan harus ditanyakan kepada presiden terpilih,” ungkap Jokowi pada Selasa. Ia juga menyangkal rumor telah memberikan nasihat kepada Prabowo mengenai masalah ini.

Spekulasi seputar perluasan kabinet pada pemerintahan mendatang telah menimbulkan kekhawatiran dari beberapa tokoh politik, termasuk mantan saingan Prabowo, Anies Baswedan.

Anies, dikutip CNN, mengatakan setiap perluasan kabinet harus mematuhi undang-undang yang ada.

Berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini, jumlah kementerian harus dibatasi sebanyak 34 kementerian.

Senada dengan sentimen Anies, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga memperingatkan terhadap “politisasi” perluasan posisi menteri di Kabinet. Ia malah mendesak agar fokus lebih besar diberikan pada pelaksanaan program pemerintah dan bukan pada jumlah posisi Kabinet.

Jusuf menambahkan, pembicaraan mengenai perluasan pemerintahan tampaknya merupakan langkah politik. Ia berharap pemberian jabatan menteri tambahan tidak hanya bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan para pendukung Prabowo.

“Kebutuhan pemerintahlah yang menentukan penunjukan menteri. Jangan terpaku pada angka, lebih utamakan program,” tegasnya.

Editor: Grace El Dora