KPK Ungkap Banyak Cakada Belum Lengkapi LHKPN

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kembali kepada calon kepala daerah (cakada) yang belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Pasalnya, LHKPN merupakan salah satu syarat pendaftaran bagi cakada ke KPU untuk mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. 

Berdasarkan data yang sudah masuk, per Minggu (8/9/2024), KPK telah menerima 1.432 LHKPN bakal cakada. Dari jumlah tersebut, 1.325 LHKPN bakal cakada dinyatakan lengkap. Sedangkan sisanya sebanyak 107 LHKPN bakal cakada belum lengkap. 

"Ketidaklengkapan tersebut mayoritas tidak adanya surat kuasa," kata Anggota Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dikutip Senin (9/9/2024).

Oleh sebab itu, KPK kembali mengingatkan supaya penyampaian LHKPN mesti dilengkapi dengan surat kuasa bermaterai. Pelaporan online memakai materai elektronik serta dikirimkan ke email sk.elhkpn@kpk.go.id. 

"Bagi bacakada yang telah menyampaikan LHKPN-nya dan telah dilakukan verifikasi, sehingga dinyatakan laporannya lengkap, akan mendapatkan tanda terima," ungkap Budi.

KPK menyebut, tanda terima pelaporan LHKPN sebagai salah satu syarat pendaftaran bakal cakada ke KPU dalam ajang Pilkada Serentak 2024 kali ini.

Editor: Maswin