Pimpinan KPK Diingatkan untuk Lepas dari Konflik Kepentingan

JAKARTA, investor.id – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diingatkan untuk harus lepas dari konflik kepentingan. Hal ini disampaikan Christina Clarissa Intania, peneliti bidang hukum The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII).

Christina menegaskan, pimpinan KPK periode 2024-2029 terpilih harus terbebas dari konflik kepentingan mana pun, baik dengan lembaga negara maupun swasta.

"Penting untuk pimpinan KPK memiliki rekam jejak yang relevan dan akuntabel, serta bisa bekerja dengan jernih tanpa memikirkan balas budi atau tuntutan untuk mengakomodasi kepentingan mana pun, selain rakyat dan penegakan hukum serta keadilan," ungkapnya, seperti dikutip Sabtu (14/9/2024).

Transparansi menjadi kunci penting dalam penyelenggaraan KPK, karena korupsi akan marak ketika tidak ada akuntabilitas dan pengawasan yang baik. Dengan demikian, Christina mengatakan penting bagi pemimpin KPK mendatang untuk memiliki aspek tersebut.

"Pimpinan KPK harus mencerminkan transparansi dan akuntabilitas sebaik mungkin, sehingga bisa selaras dalam penindakan kasus pidana korupsi dalam masa kepemimpinannya," tegas Christina.

Tak hanya itu, transparansi dan akuntabilitas juga harus dimiliki oleh dewan pengawas KPK ke depan. Hal ini dapat terwujud apabila dewan pengawas bekerja dengan semangat pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Jangan sampai adanya dewan pengawas dengan segala fungsinya malah menghambat kinerja KPK untuk cepat dan tanggap dalam pemberantasan korupsi. Jangan sampai dewan pengawas malah menumpulkan KPK dalam beroperasi," pesan peneliti itu.

Di sisi lain, Christina juga menyoroti latar belakang nama-nama calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK periode 2024-2029 yang lolos tes asesmen. Menurut dia, secara proporsi, terlihat unsur penegak hukum masih mendominasi daftar nama yang lolos ke tahap selanjutnya.

"Walaupun keterampilan penegak hukum bisa berkontribusi untuk upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, tetapi tidak bisa dielakkan potensi konflik kepentingan yang mengintai antara KPK dan lembaga penegakan hukum asalnya," kata dia.

Oleh sebab itu, ia berpendapat akan menjadi ideal apabila panitia seleksi memperlihatkan parameter seleksi profil dan hasil penilaiannya kepada publik. Hal tersebut, menurut Christina, penting dilakukan sebagai bagian dari penerapan asas umum pemerintahan yang baik, termasuk dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

Dengan demikian, publik bisa memastikan penilaian panitia seleksi didasarkan pada penilaian dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Hal ini penting untuk membuktikan netralitas dan kompetensi panitia seleksi dalam menilai, sehingga memperlihatkan integritas panitia seleksi dan nihilnya pengaruh dari luar dalam mengambil keputusan. Semakin transparan prosesnya, semakin hasilnya bisa dihormati oleh masyarakat luas," pungkasnya.

Sebelumnya pada Rabu (11/9/2024), Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Periode 2024-2029 mengumumkan nama-nama calon pimpinan dan calon dewan pengawas yang lolos tahap tes asesmen.

Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh di Lobi Gedung Utama, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, mengatakan tes asesmen dilaksanakan pada 28-29 Agustus 2024, dengan diikuti 40 orang calon pimpinan dan 40 orang calon dewan pengawas.

"Dari jumlah itu, yang dinyatakan lolos calon pimpinan ada 20 orang dan dewan pengawas 20 calon," ujar Yusuf Ateh.

Peserta yang dinyatakan lolos berhak mengikuti tahap seleksi berikutnya, yakni wawancara serta tes kesehatan jasmani dan rohani pada 17-20 September 2024.

Editor: Grace El Dora