PDIP Tegaskan Pertemuan Prabowo-Megawati Bukan untuk Barter Status Hukum Hasto

JAKARTA, investor.id - Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tanpa konsesi apapun, termasuk barter status hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

"Perlu saya tegaskan bahwa hubungan baik kedua tokoh jangan disimpulkan bahwa hal itu sebagai sinyal untuk membarter status hukum yang saat ini disangkakan kepada Mas Hasto. Kita perlu jernih dan jangan membuat kesimpulan secara jumping," ujar Said kepada wartawan, Kamis (16/1/2025).

Menurut Said, pertemuan Prabowo-Megawati karena keduanya merupakan sahabat lama dan hingga sekarang tidak ada keretakan di antara keduanya.

Sementara, perhatian Megawati kepada situasi yang dialami Sekjen PDIP Hasto merupakan harapan Megawati agar hukum menjadi panglima dan semua harus berjalan dalam koridor hukum yang berlaku.

"Jadi jangan dimaknai pernyataan beliau (Megawati) sebagai bentuk barter dengan apa yang sekarang dialami Mas Hasto. Hal itu tidak ada kaitannya, dan bukan karakter Ibu Mega memperdagangkan hukum," tandas Said.

Said mengatakan pernyataan Megawati soal penegakan hukum dalam kasus Hasto merupakan bentuk harapan kepada Prabowo sebagai pemimpin nasional agar bisa menjadi pelopor pembangunan hukum.

Menurut Said, hal tersebut penting agar arah politik hukum Indonesia memberikan sumbangsih bagi tumbuh berkembangnya perekonomian nasional.

"Harapan ini tentu sesuai dengan harapan kita semua. Ungkapan makna bahwa Ibu Mega bersahabat baik dengan Presiden Prabowo karena faktanya memang tidak ada hal yang menyebabkan hubungan kedua beliau retak, dan memang telah bersahabat sejak lama," pungkas Said.

Diketahui, rencana pertemuan Prabowo-Megawati kembali menguat belakangan ini. Bahkan, elite PDIP dan Gerindra mengakui, pertemuan Prabowo-Megawati bakal berlangsung dalam waktu dekat, menyesuaikan waktu kedua tokoh nasional tersebut.

Di lain pihak, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat ini sudah menjadi tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan terkait kasus Harun Masiku.

Editor: Maswin