Dalami Penyidikan Korupsi Rumah Dinas Anggota DPR, KPK dan BPKP Klarifikasi Saksi

JAKARTA, investor.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengklarifikasi dua saksi terkait kasus proyek pengadaan kelengkapan rumah dinas anggota DPR, Selasa (4/2/2025).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan, klarifikasi oleh BPKP dan KPK tersebut terkait proses pengadaan, sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya.

Klarifikasi ini merupakan tindak lanjut penyidikan KPK atas dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah dinas anggota DPR tahun anggaran 2020.

Dua saksi yang diklarifikasi berinisial SWB dan AS. Dari informasi yang dihimpun, mereka yakni PNS Setjen DPR (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa), Sri Wahyu Budhi Lestari (SWB); dan PNS Setjen DPR (Kasubbag RJA Kalibata 2019-2021), Ahmat Sapiulloh (AS).

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih," ungkap Tessa, Kamis (6/2/2025).

Sebelumnya, KPK menyita sejumlah dokumen terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan barang dan jasa pada rumah jabatan atau dinas anggota DPR RI. Dokumen dimaksud disita saat KPK memeriksa dua saksi, Senin (6/1/2025).

Dua saksi tersebut yakni Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR RI 2019-2022, Hiphi Hidupati (HH) dan karyawan swasta, Purwadi (P). Dokumen yang disita diduga memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan korupsi proyek rumah dinas anggota DPR yang tengah diusut KPK.

"Penyidik hanya melalukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen yang diduga terkait dengan pengadaan barang dan jasa pada rumah dinas anggota DPR," ujar Tessa.

 Soal kasus ini, KPK menjalin koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengusut dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR. Lembaga antikorupsi itu menyuplai sejumlah dokumen terkait ke BPKP guna mendalami dugaan kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Editor: Maswin