KPK Sita Sejumlah Barang Terkait Korupsi Dana CSR BI di Rumah Anggota DPR Heri Gunawan

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan barang bukti elektronik saat menggeledah rumah anggota DPR Heri Gunawan (HG). Penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menyampaikan, penggeledahan rumah HG dilakukan di daerah Ciputat Timur, Tangerang Selatan sejak Rabu (5/2/2025) hingga Kamis (6/2/2025) dini hari.

"Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik memperoleh dokumen, dan barang bukti elektronik yang kemudian dilakukan penyitaan oleh penyidik," ungkap Tessa, Kamis (6/2/2025). 

KPK menduga berbagai barang yang disita memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut, sehingga dilakukan penyitaan. Berbagai bukti tersebut selanjutnya akan dianalisis oleh tim penyidik KPK untuk mendalami lebih lanjut keterkaitannya.

Sebelumnya, KPK menyebutkan dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) yang disalurkan ke Komisi XI DPR menyentuh angka triliunan rupiah. Penelusuran lebih lanjut terkait aliran dana tersebut masih terus dilakukan KPK. 

"Triliunan ya. Jumlah pasnya nanti ya," kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, dikutip Rabu (22/1/2025).

Terkait kasus ini, KPK selanjutnya akan mendalami keterangan anggota DPR, Satori (S) yang menyebut seluruh anggota Komisi XI DPR menerima dana CSR. Dana tersebut lalu ditampung di yayasan.

"Karena berdasarkan keterangan dari saudara S, ini rekan-rekan sudah catat ya, bahwa seluruhnya terima kan gitu, seluruh anggota Komisi XI itu terima CSR. Itu yang sedang kita dalami," ujar Asep.

Asep menyebut, saat ini KPK tengah mendalami dugaan penyimpangan terkait dana CSR tersebut. Lembaga antikorupsi itu menduga dana tersebut dipakai tak sesuai peruntukkannya. 

"Yang sedang penyidik dalami adalah penyimpangan, karena kita dapat informasi juga kita sudah menemukan dari data-data yang ada, CSR yang diberikan pada para penyelenggara negara melalui yayasan yang disampaikan direkomendasikan kepada mereka ini tidak sesuai dengan peruntukkannya," ungkap Asep.

Penelusuran dilakukan untuk memetakan siapa saja pihak yang diduga menyelewengkan dana tersebut. Bisa saja ada pihak yang memanfaatkan dana tersebut dengan benar.

Editor: Maswin