Tak Puas Putusan Hakim, Hasto Ajukan Lagi Dua Permohonan Praperadilan 

JAKARTA, investor.id – Tak puas dengan keputusan hakim dalam sidang praperadilan pekan lalu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto kembali mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Ada dua permohonan yang diajukan Hasto.

"Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 telah masuk dua permohonan praperadilan atas nama pemohon Hasto Kristiyanto dengan termohon KPK RI ke kepaniteraan pidana PN Jaksel," kata pejabat humas PN Jaksel, Djuyamto, Senin (17/2/2025).

Djuyamto menerangkan, permohonan ini terdaftar dengan nomor 23/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL yang menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka kasus dugaan suap dan nomor 24/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel terkait penetapan tersangka dugaan perintangan penyidikan.

Hasto diketahui dijerat oleh KPK dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 dan dugaan perintangan penyidikan.

Djuyamto mengungkapkan, sidang praperadilan Hasto terkait dugaan suap akan dipimpin hakim tunggal Afrizal Hady. Sedangkan untuk permohonan dugaan perintangan penyidikan dipimpin Rio Barten Pasaribu. 

"Sidang pertama untuk agenda panggilan para pihak dijadwalkan pada Senin tanggal 3 Maret 2025," ungkap Djuyamto.

Diketahui, Hasto kembali menempuh upaya praperadilan. Upaya hukum ini dilakukan lagi setelah hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dalam putusannya menyatakan praperadilan elite PDIP itu tidak dapat diterima.

Dengan adanya putusan tersebut, Hasto saat ini masih menyandang status tersangka. Dia dijerat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 dan dugaan perintangan penyidikannya.

"Hari Jumat kami telah mengajukan praperadilan kembali pasca tidak diterima dalam putusan Kamis kemarin," kata tim kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, Minggu (16/2/2025).

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) sebelumnya memandang Hasto semestinya mengajukan dua permohonan praperadilan yang terpisah, baik untuk dugaan suap maupun dugaan perintangan penyidikannya. Hal itu menjadi dasar bagi kubu Hasto untuk kembali menempuh upaya praperadilan.

"Yang kami nilai harus mengajukan dua permohonan praperadilan bukan digabungkan dalam satu permohonan praperadilan. Upaya ini kami lakukan agar pengadilan melakukan pemeriksaan pokok perkara praperadilan kami yang belum tersentuh dalam putusan," ujar Ronny.

Editor: Maswin