Kejagung Tunggu SPDP untuk Tindak Lanjuti Dugaan Korupsi Pagar Laut Tangerang

JAKARTA, investor.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) masih menunggu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Bareskrim Polri terkait kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,9 kilometer di perairan Tangerang.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan, SPDP tersebut bakal dipakai untuk menindaklanjuti dugaan adanya korupsi atau gratifikasi.

"Nanti kita lihat bagaimana karena kan butuh pengungkapan, butuh pernyataan, butuh sikap," ujarnya kepada wartawan Selasa (18/2/2025).

Harli menyebut apabila ada dugaan korupsi atau gratifikasi maka Kejagung bakal turut mengusut kasus pagar laut tersebut.

Menurutnya, saat ini Kejagung masih menunggu hasil penyidikan dari pemalsuan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB).

"Lalu nanti pertanyaan berikut adalah kalau misalnya benar ada pemalsuan, apa motif dari pemalsuan itu? Kan itu yang harus dicari," ujarnya.

Lebih lanjut, Harli mengaku tak mempermasalahkan langkah Bareskrim Polri untuk mengusut laporan pemalsuan SHM dan SHGB yang diadukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) beberapa waktu lalu.  

Harli menegaskan bahwa antar penegak hukum saling berkoordinasi untuk mengusut kasus pagar laut tersrbut.

"Jadi masyarakat juga bisa memahami Oh, bahwa APH itu bersinergi dalam konteks penegakan hukumnya," kata dia.

Editor: Maswin