KPK Sita 14 Bidang Tanah Senilai Rp 18 Miliar Terkait Korupsi Lahan Tol Trans Sumatera

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita 14 bidang tanah senilai lebih dari Rp 18 miliar di Lampung Selatan. Penyitaan ini terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) 2018-2020.

"Pada tanggal 29 April 2025, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penyitaan tanah sebanyak 14 bidang tanah di mana 13 berlokasi di Lampung Selatan dan 1 (satu) lainnya berlokasi di Tangerang Selatan," ujar Tim Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).

Budi mengatakan bidang tanah dengan total nilai aset Rp 18 miliar, sudah lunas dibayar sehingga akan disita dan dirampas oleh negara untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tersebut.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 65 bidang lahan di Kalianda, Lampung Selatan pada 14 sampai 15 April 2025. Penyitaan ini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) 2018-2020.

Mayoritas dari 65 lahan tersebut adalah milik para petani yang dibeli oleh para tersangka. Namun, pembayarannya belum lunas dan baru sebatas uang muka pada 2019 dengan kisaran 5% sampai 20%. Uang muka tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan kasus korupsi JTTS ini.

Diketahui, KPK mengusut dugaan korupsi di PT Hutama Karya (persero). KPK mengendus adanya korupsi dalam pengadaan lahan di sekitar tol Trans Sumatera periode 2018-2020 yang merugikan keuangan negara. 

KPK sudah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung jumlah kerugian negara akibat kasus korupsi pengadaan lahan sekitar Tol Trans Sumatera.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka, yaitu mantan Direktur Utama PT Hutama Karya Bintang Perbowo, mantan Kepala Divisi di PT Hutama Karya M. Rizal Sutjipto, dan Komisaris PT Sanitarindo Tangsel Jaya Iskandar Zulkarnaen.

Editor: Maswin