KPK Dalami Kaitan Uang Rp 1,8 M di Rumah Robert Bonosusatya dengan Kasus TPPU RW

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami kaitan temuan uang senilai Rp 1,8 miliar di rumah pengusaha Robert Bonosusatya dengan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).

"KPK masih terus mendalami keterangan yang diperoleh dari pemeriksaan para saksi serta hasil penggeledahan dalam perkara ini," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat di hubungi, Senin (19/5/2025). 

Budi mengatakan KPK menduga ada kaitan antara aset yang disita dari kediaman Robert Bonosusatya dengan kasus TPPU Rita Widyasari. KPK akan mendalami lebih lanjut dalam penyidikannya.

Diketahui, penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti dalam penggeledahan terhadap satu rumah yang berada di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang diduga milik pengusaha Robert Bonosusatya. Penggeledahan ini  terkait dengan kasus dugaan gratifikasi dan TPPU mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan dan penyitaan dilakukan pada 14 hingga 15 Mei 2025. KPK menyita sejumlah uang senilai Rp 1,8 miliar.

"Pada tanggal 14 sampai 15 Mei 2025, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penggeledahan terhadap satu rumah yang beralamat di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan," ujar Budi dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/5/2025).

Budi kemudian merinci sejumlah uang yang disita dalam berbagai mata uang, yaitu Rp788.452.000 dalam rupiah, SGD 29.100 (dolar Singapura), US$ 41.300 (dolar Amerika), dan 1.045 poundsterling. Jika dikonversikan ke dalam rupiah, total keseluruhan uang yang disita mencapai sekitar Rp1,8 miliar.

Budi mengungkapkan penyidik KPK juga melakukan penyitaan terhadap 26 dokumen dan 6 barang bukti elektronik. Selain itu, penyidik juga melakukan penggeledahan terhadap enam unit mobil yang terparkir di lokasi tersebut.

Budi mengatakan bahwa KPK akan berupaya semaksimal mungkin mengembangkan perkara tersebut. KPK juga akan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap para pihak yang melakukan gratifikasi.

"KPK tentu akan terus berupaya semaksimal mungkin dalam pengembangan perkara yang sedang disidik dan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap para pihak yang patut dimintakan pertanggungjawabannya. Dan upaya tersebut tentu bagian dari optimalisasi asset recovery," pungkas Budi.

Pada Tahun 2018, Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat telah memvonis Rita dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider kurungan 6 bulan penjara terkait dengan kasus suap dan gratifikasi pemberian izin proyek usaha pertambangan batu bara di Pemerintah Kabupaten Kurai Kartanegara. Dia dinyatakan telah menerima gratifikasi senilai Rp110 miliar.

Editor: Maswin