Usut Korupsi di Kemenaker, KPK Bicara Kans Panggil Ida Fauziyah

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutup kemungkinan memanggil mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah untuk dimintai keterangan terkait kasus pemerasan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Alasannya, kasus tersebut terjadi pada saat Ida Fauziyah menjabat sebagai Menaker, periode 2019-2024. Saat ini, Ida Fauziyah menjadi anggota DPR dari Fraksi PKB. 

Juru bicara KPK Budi Prasetyo sudah memberikan respons soal kemungkinan memanggil Ida Fauziyah dalam pengusutan kasus peras TKA ini. Menurut Budi, KPK masih fokus mendalami dan menganalisis hasil pemeriksaan dari para saksi yang sudah dipanggil sehingga pemanggilan Ida Fauziyah belum terlalu mendesak.

"Sejauh ini KPK masih mendalami dan menganalisis hasil pemeriksaan dari para saksi yang sudah dipanggil dan memberikan keterangannya dalam pemeriksaan dengan penyidik," ujar Budi kepada wartawan, Kamis (29/5/2025).

KPK dipastikan akan memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus peras TKA ini. KPK juga sedang menelusuri aliran dana peras yang jumlahnya mencapai Rp 53 miliar. 

"Dari beberapa saksi yang telah dipanggil, penyidik di antaranya mendalami terkait dengan aliran uang yang berasal dari agen TKA. Jadi, kita akan telisik dan telusuri aliran-aliran uang itu kepada siapa saja, kepada pihak-pihak mana saja," jelas Budi.

Termasuk, kata Budi, KPK juga mendalami bagaimana proses penerbitan dokumen terkait dengan masuknya TKA di Indonesia. KPK akan mencermati proses penerbitan dokumen bagi TKA yang masuk ke Indonesia dan kaitannya dengan kasus dugaan pemerasan yang terjadi.

"Termasuk KPK juga tentunya akan mendalami dan menelusuri pihak-pihak lain yang kemungkinan juga terlibat ataupun terduga masuk di dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait dengan ketenagakerjaan ini," pungkas Budi. 

Dalam kasus ini, KPK sudah memeriksa sejumlah pihak dari Kemenaker baik itu eks pejabat, pejabat, ASN dan pegawai Kemenaker. Termasuk juga Staf ahli bidang hubungan internasional, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Haryanto (H) dan 3 eks pejabat di Kemenaker.

Sebelum menjadi staf ahli menaker, Hariyanto menjabat sebagai Dirjen Binapenta Kemenaker periode 2024-2025 dan menjadi Direktur Pengendalian Penggunaan TKA (PPTKA) periode 2019-2024.

Editor: Maswin