KPK Ajukan Banding atas Vonis Budi Sylvana dalam Kasus Korupsi Pengadaan APD

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menempuh banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas vonis hukuman mantan Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Budi Sylvana. Dia divonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dalam kasus pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19.

KPK memandang vonis tiga tahun yang diberikan majelis hakim tersebut memiliki pertimbangan berbeda dengan jaksa penuntut umum. 

"Untuk terdakwa Budi Sylvana, KPK mengajukan banding," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (16/6/2025).

Dalam kasus ini Budi yang juga pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi terdakwa bersama dua lainnya yakni Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia (PT EKI), Satrio Wibowo dan Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri (PT PPM), Ahmad Taufik.

KPK sejatinya tidak menempuh upaya banding terhadap vonis hukuman keduanya. Namun, lembaga antikorupsi itu bakal menyusun kontra memori banding jika mereka memutuskan menempuh upaya banding. 

"Untuk dua terdakwa lainnya, KPK tidak mengajukan banding. Namun tentu apabila terdakwa mengajukan banding, KPK juga tentu akan menyiapkan memori kontra bandingnya," ujar Budi. 

Diketahui dalam kasus ini, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Budi Sylvana dengan hukuman penjara tiga tahun serta denda Rp 100 juta subsider dua bulan kurungan.

Sedangkan Ahmad Taufik dihukum 11 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider empat bulan kurungan. Dia juga dibebankan membayar uang pengganti Rp 224,18 miliar subisder empat tahun penjara.

Lalu Satrio Wibowo dihukum 11,5 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider empat bulan kurungan. Dia juga dibebankan membayar uang pengganti Rp 59,98 miliar subsider tiga tahun penjara.

Editor: Maswin